[caption caption="Kak Ahmad Rusdi (nomor empat dari) bersama mereka yang terpilih menjadi anggota Komite Kepanduan Kawasan Asia-Pasifik dalam pemilihan di Konferensi ke-25 Kepanduan Kawasan Asia-Pasifik, Gwangju, Korea Selatan, 4 November 2015. (Foto: Malcolm Tan)"][/caption]Nama Indonesia “berkibar” pada acara Konferensi ke-25 Kepanduan Kawasan Asia-Pasifik (25th Asia-Pacific Regional Scout Conference) yang diadakan di Gwangju, Korea Selatan, 3-8 November 2015. Tak kurang dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kepanduan Sedunia (World Organization of the Scout Movement/WOSM), Scott Teare, yang menyebutkannya.
Ketika berbicara di podium utama pada 4 November 2015, Scott Teare menyinggung mengenai inisiatif Messengers of Peace (MoP) atau di Indonesia disebut Duta Perdamaian, yang saat ini menjadi proyek utama dari kegiatan kepanduan sedunia. Dia menyebut bahwa India dan Filipina termasuk lima besar organisasi nasional kepanduan yang telah mendarmabaktikan jam pelayanannya untuk kegiatan MoP. Sementara India, Filipina, dan Malaysia, termasuk lima besar dalam proyek pelayanan komunitas.
Lalu di mana Indonesia? Bersama Filipina dan India, Indonesia disebut sebagai pengguna situs web resmi WOSM, www.scout.org. Meski pun jumlah jam pelayanan dan jumlah proyek pelayanan komunitas Indonesia belum termasuk lima besar di dunia, tetapi para Pramuka dari Indonesia termasuk rajin mem-posting berita dan foto-foto tentang kegiatan kepramukaan dan tentu saja termasuk kegiatan MoP yang dilakukannya.
Di luar itu, Indonesia juga mendapat kehormatan lagi, ketika Kak Ahmad Rusdi terpilih sebagai salah satu anggota baru Komite Kepanduan Kawasan Asia-Pasifik. Ada sembilan calon, dan terpilih lima anggota untuk masa bakti 2015-2021 termasuk Kak Ahmad Rusdi, dan satu anggota untuk masa bakti 2015-2018. Jadi keseluruhan ada 6 dari 9 calon yang terpilih.
Kak Ahmad Rusdi adalah Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bidang Hubungan Internasional. Di samping itu, jabatan sehari-harinya adalah sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.
