[caption id="attachment_304250" align="alignleft" width="300" caption="Karikatur Gas Elpiji (sumber: Inilah.com)"][/caption] Tiga Menteri yang harus bertanggung-jawab atas kekisruhan seputar gas-elpiji non-subsidi adalah Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menneg BUMN Dahlan Iskan dan Men ESDM Jero Wacik. Tiga Menteri dianggap paling bertanggung-jawab, namun saling melempar tanggung-jawab ketika reaksi keras masyarakat muncul terhadap penetapan harga elpiji non-subsidi 12 kg hingga mencapai Rp.112.900, dari harga semua Rp. 70.200, atau kenaikan di atas 60%. Sebenarnya, bagi masyarakat, bukan siapa Menteri yang salah, melainkan justeru inkonsistensi pernyataan pejabat terkait. Karena, masalahnya menyangkut dampak dari kenaikan sedemikian besar dan selanjutnya berdampak luar biasa terhadap sektor-sektor lain. Setidaknya, masyarakat beranggapan pula, bahwa terutama Hatta Radjasa, Dahlan Iskan dan Jero Wacik telah mengetahui dan berkoordinasi hingga Presiden. Sehingga, dengan sikap Menteri yang saling menyalahkan sekarang, justeru memunculkan pertanyaan di masyarakat, seolah para Menteri terkait hendak cuci-tangan atau lempar batu sembunyi tangan (terutama Jero Wacik), yang tidak bersikap gentleman ketika publik bereaksi keras. Tiga Menteri dalam Kenaikan Elpiji Maret 2013 Kenaikan gas Elpiji non subsidi Maret 2013, sebenarnya memberikan informasi gamblang kepada publik, siapa saja menteri yang berkewenangan dalam keputusan menaikkan harga gas elpiji non-subsidi. Seperti berita situs MetroTV (Maret 2013), Usulan Pertamina untuk menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram terus mendapat dukungan dari pemerintah. Setelah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan persetujuannya. Ditemui saat makan malam bersama di sebuah warung tegal di Jakarta, Selasa (5/3/2013) malam, Dahlan mengaku menyerahkan sepenuhnya rencana penaikan harga elpiji 12 kg kepada Pertamina. Menurut Dahlan, jika alasan penaikan harga elpiji tersebut masuk akal dan sesuai dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, dirinya mendukung langkah Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kg. Jika Pertamina tidak menaikkan harga elpiji, dikhawatirkan Pertamina dapat diproses oleh KPK karena dianggap merugikan negara. Sebelumnya Pertamina telah mengajukan rencana penaikan harga elpiji non-subsidi 12 kilogram kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Alasannya dengan harga saat ini, Pertamina merugi hingga Rp5 triliun. Jika rencana penaikan harga elpiji non-subsidi ini disetujui Menteri ESDM, maka harga untuk satu tabung sebesar Rp95.600 dari harga semula sebesar Rp70.200.
* * * *
Jadi, seperti dikatakan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, keputusan kenaikan harga gas elpiji non-subsidi pasti sudah diketahui dan disetujui Presiden. Sehingga, tidak seolah-olah para menteri atau pimpinan Pertamina dibebankan cemoohan dan kemarahan publik. Mantan Pimpinan Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahkan menganggap kejadian kekisruhan gas sebagai "Operas Sabun". Entah maksudnya apa. Tapi, rakyat memang sedang bingung dan kecewa berat dengan para pengelola negara.****