[caption id="attachment_152211" align="alignleft" width="268" caption="Karikatur Nazaruddin (google)"][/caption]
Suara internal Partai Demokrat perihal suksesi pucuk pimpinan makin kuat hembusannya. Polemik terbuka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi vulgar bagi publik. Tampaknya, nasib Anas dalam Partai berkuasa itu sulit dipertahankan, bila Nazaruddin terus ‘berkicau’ sementara isu pergantian Anas tidak menjadi rahasia bagi publik.
Pucuk pimpinan Partai Demokrat tentu tidak gegabah memutuskan opsi-opsi yang mungkin diambil. Menggeser Anas Urbaningrum tentu bukan satu-satunya pilihan. Bahkan, mempertahankan Anas amat mungkin saja pilihan yang lain.
Saling kait-mengkaitnya masalah internal Partai dengan isu publik, tampak kasat mata sebagai sejumlah pilihan dengan resiko-resiko politik yang berdampak luas. Sukses suksesi bisa bermakna untuk mengangkat kembali kepercayaan publik, atau dapat sebaliknya menegaskan indikasi kemerosotan kepercayaan pada Pemerintahan SBY.
Bila akhirnya memilih menggantikan Anas dengan Ani Yudhoyono, tampaknya dua hal utama dipertimbangkan adalah, bahwa, pertama, figur pengganti Anas akan mendongkrak public trust, dan kedua, pergantian itu meminimalisir letupan-letupan baru yang memperlaju kemerosotan kepercayaan publik terjadap Partai dan kekuasaan presiden.
Betapa pun Ani Yudhoyono bukan satu-satunya figur yang dibelai-belai untuk kursi suksesi pengganti Anas, wacana itu dapat terkait upaya membangkitkan kembali harapan masyarakat pada Partai berkuasa. Setidaknya, Pemerintahan SBY dapat dilanjutkan hingga penghujung Jilid 2 kekuasaannya.
‘Kicauan’ Nazaruddin Menguat di Tahun 2012?
Kicauan Nazaruddin, terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, yang menuding Anas terlibat dalam korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Sentul, Jawa Barat, senilai Rp 1,2 triliun, sedang diarahkan diupayakan penegak hukum untuk dikonfrontir. Bagi publik, untuk membuktikan entahkah ucapan Narauddin hanya fitnah atas Anas, sejak awal, Anas tidak dihadirkan sebagai saksi.
Di penghujung tahun, sejauh mana kicauan Nazaruddin mengalun, sejauh itu pula imbas politik (dan hukum) yang ditimbulkannya. Beban pembuktian (onus probandi) memang berada di mereka yang disebut namanya. Bukan lagi di balik, seolah Nazaruddin yang harus membuktikannya. Nazar sendiri mengklaim telah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Anas ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penegak hukum akan menentukan nasib politisi Partai Demokrat. Di situlah pula, spekulasi dan kalkulasi hukum dan politik Indonesia berlangsung, khususnya partai Demokrat. Nazaruddin mungkin akan terus berkicau, juga di tahun 2012. Engelina Sondakh, anggota Fraksi Partai Demokrat, hanya isi lain kicauan itu. Dan, mungkin sederet nama lainnya.