Mengahadapi isu politik di Indonesia cenderung kepada hal yang negatif dan buruk.
Keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam melakukan suatu program kegiatan yang sedang dijalankan merupakan pengertian dari partisipasi. Keterlibatan tersebut dapat secara pasif maupun aktif.
Tepatnya partisipasi dikatakan sebagai keterlibatan kelompok individu masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan ataupun program yang sedang diselenggarakan, baik itu diluar ataupun di dalam kendali profesinya.
Dalam kehidupan negara yang berpolitik, maka dikenal istilah partisipasi politik yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seorang individu dalam masyarakat dalam kegiatan politik di negaranya.
Partisipasi politik tersebut contohnya seperti dalam pemilu, dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum, maka individu tersebut sudah memiliki partisipasi politik. Partisipasi politik dalam bentuk sekecil apapun, tentu saja memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah (public policy) (Herbert McClosky, 1972).
Contoh lain yang dapat dilakukan individu dalam partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan hubungan dan lobi dengan pemerintah setempat. Selain itu, seorang calon legislatif yang terpilih dalam pemilihan umum, juga dapat dikatakan sebagai individu yang memiliki partisipasi politik dalam artian yang lebih luas.
Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah bentuk system politik suatu Negara dan juga merupakan budaya politik suat bangsa, kebanyakan rezim menyatakan dirinya demokratis dan rezim yang tidak demokratis selalu berusaha menyatakan diri menuju demokrasi, meskipun seluruhnya tidak disambut baik oleh pendukung demokrasi.
Negara yang memiliki sistem politik demokrasi mengharuskan pengantian pemimpin melalui pemilihan suara dari seluruh masyarakat yang telah sesuai dengan standar pemilu, yaitu masyarakat yang telah berumur 17 tahun. Pemilihan suara seperti ini merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan negara demokratis.
Dibeberapa negara yang tidak menganut sistem negara demokratis seringkali mengalami kegagalan rezim, seperti pada saat orde baru.
Dimana pada saat itu, Presiden Soeharto telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Hal ini tentu saja berdampak kepada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan perlahan berubah menjadi rezim otoriter. Rezim otoriter tersebut mendominasi kehidupan politik hingga disebut sebagai overpower.
Selain perjuangan dan perseteruan partai politik yang adu kuat pengaruhnya ialah menjadikan perseteruan tersebut sebagai tantangan era Orde Lama. (Soebandrio, 2001: 60).