Pembangunan kios cendera mata di Obyek Wisata Pantai Takisung, yang didanai oleh alokasi anggaran sekitar 1 miliar rupiah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019, kini menjadi fokus perdebatan dan kritik tajam dari warga setempat.
Setelah selesai dibangun, kios yang seharusnya menambah daya tarik objek wisata tersebut justru menghadapi masalah serius, termasuk kerusakan rangka atap yang mengalami karat dan atap yang bocor.
Masyarakat setempat tidak tinggal diam dan dengan tegas menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap proyek ini. Mereka menganggap bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan seakan-akan sia-sia, dan pembangunan kios ini dianggap sebagai contoh konkret dari kurangnya perencanaan dan penentuan prioritas yang tepat oleh pemerintah setempat.
Kritik juga ditujukan pada sejumlah kios lain di sekitar destinasi wisata yang tidak dimanfaatkan secara optimal, memunculkan keraguan akan keperluan pembangunan kios baru ini.
Warga setempat tidak hanya mencela kualitas konstruksi kios, tetapi juga mengajukan pertanyaan tentang manajemen proyek dan pengawasan yang dianggap kurang memadai.
Beberapa penduduk bahkan mencurigai adanya praktik penyelewengan dalam penggunaan dana pembangunan, mendorong pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana tersebut.
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Di tengah keterbatasan sumber daya, masyarakat berharap agar fokus dana publik dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif, dengan tujuan meningkatkan kualitas objek wisata dan meningkatkan daya tarik pariwisata di Tanah Laut.
Kontroversi ini menjadi pusat perhatian masyarakat setempat, yang menuntut tindakan segera guna merespons situasi yang memprihatinkan ini. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dianggap sebagai langkah krusial untuk mencegah pemborosan sumber daya di masa depan.
Dengan adanya desakan dari masyarakat, diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pembangunan.