Kotamobagu (19/01) Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-79 dengan mengusung tema "Kemenkumham Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045" dilaksanakan bersama antara Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dan Rumah Tahanan Kelas IIb Kotamobagu, yang dilaksanakan di halaman Rutan Kotamobagu. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu (Kakanim), Harapan Nasution.
Pada kesempatan ini Kakanim membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan makna dari tema tahun ini sebagai pengingat kepada seluruh jajaran bahwa pengabdian adalah esensi dari setiap pekerjaan yang lakukan. "Pengabdian kita kepada negeri tercinta, melalui penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas," ujar Kakanim.
"Lebih dari itu, Mengabdi untuk Negeri berarti kita harus siap memberikan yang terbaik, bukan hanya dalam tataran pelayanan publik, tetapi juga dalam kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat," ungkapnya.
"Dalam menuju Indonesia Emas, Kemenkumham berperan sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Indonesia Emas 2045 mengisyaratkan sebuah transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia," ungkap Kakanim.
"Untuk mencapai visi tersebut, kita harus terus berupaya memperkuat sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kita akan melakukan pembaruan regulasi yang relevan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, agar tidak ada lagi suara-suara yang terpinggirkan. Kemenkumham berkomitmen untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya," lanjutnya.
Menutup amanat beliau juga menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, maka akan menciptakan masyarakat yang lebih berperan aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
