Secara umum, UU Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri.
Pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif.
Seandainya, serial “Mbangun Deso” dari TVRI Jogjakarta yang popular pada tahun 90an sekarang masih ada, maka adanya UU Desa dan PP Dana Desa ini akan bisa diterka jalan ceritanya. Pasti akan ada satu episode tentang UU desa dan dana desa.
Dalam perkiraan cerita “Mbangun Deso” yang biasanya bisa tebak itu, dana desa memang bak pedang bermata dua: tajam ke depan, tapi bisa tajam ke belakang juga. Banyak pihak meragukan kemampuan pemerintah desa dan warganya sendiri untuk mengelola dana desa itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Sudah jadi rahasia umum kalau mulai bermunculan pihak seperti Den Baguse Ngarso di desa-desa: selalu mencoba memanfaatkan ‘peluang’ untuk dirinya.
Dengan UU Desa yang sudah ada, seharusnya desa-desa dapat menjalankan skema pemerintahannya lebih leluasa. Bentuk pemerintahan desa yang di Indonesia beragam pelaksanaannya karena sistem tradisi tertentu, sudah diakomodir. Paling tidak, UU No. 6/2014 tentang Desa itu adalah regulasi (aturan) untuk lebih mendukung perkembangan warga dan pemerintahan desanya.
