Presiden Jokowi akhirnya memutuskan skema pengelolaan eksplorasi gas Blok Masela Maluku selatan dengan mekanisme darat atau onshore. Sebetulnya ini sebuah keputusan yang sudah bisa ditebak sejak jauh hari. Karena penundaan pengambilan keputusan yang dilakukan Jokowi adalah caranya menguji ketidakyakinannya atas skema pengelolaan offshore yang telah dirancang sejak tahun 2010 itu. Sangat kentara bahwa negara coba-coba diatur oleh inverstor melalui cara-cara yang kurang terpuji: melibatkan kerja konsultan internasional, para akademisi yang kehilangan kecerdasannya, dan juga para pejabat pemerintah yang terlena dengan jabatannya namun lalai menjaga harga dirinya sebagai bangsa yang berdaulat.
Menteri ESDM Sudirman Said sepertinya selama ini kurang memahami isyarat-isyarat halus dari Presiden. Sudirman Said cenderung menggiring Jokowi agar tetap ke arah skema pengeloaan yang telah dipersiapkan sejak jauh hari sebeleum Jokowi menjabat Presiden. Keputusan Presiden ini bisa jadi semacam lampu kuning bagi Sudirman Said, para pejabat di Kementerian ESDM, dan juga bagi SKK Migas. Sejauh mana mereka mampu memahami pemikiran-pemikiran Presiden Jokowi tentang pengelolaan Migas?
Blunder yang hampir sama juga pernah dilakukan oleh Sudirman Said dalam kasus freeport. Loyalitasnya terhadap Presiden kerap dipertanyakan, Sudirman Said sepertinya termasuk salah satu dari sekian banyak menteri dan pejabat ‘telat mikir’ dalam memahami sikap, isyarat, dan kebijakan Presiden.
Jokowi menerangkan bahwa keputusan onshore dibuat setelah mendengar banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Proyek Blok Masela bukan cuma memperhitungkan faktor murah semata, segi manfaat dan fungsinya dalam menggerakan pertumbuhan kawasan Timur Indonesia juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Presiden, alasan pertama pilihan skema onshore adalah karena pemerintah menginginkan pembangunan Blok Masela berdampak luas bagi pembangunan ekonomi, secara lokal maupun nasional.
Sikap Jokowi dalam hal ini sikali lagi memperlihatkan sikap tegasnya. Sikap konsisten pemerintah bahwa negara menguasai kekayaan alam yang berada di bumi Indonesia. Investor manapun harus tunduk pada kehendak negara. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 45: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
******
[caption caption="Sumber Ilustrasi: cdn.rimanews.com/bank/low/Blok-Masela.jpg"][/caption]