Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.508 pulau dengan bermacam suku, ras, dan budaya yang bersatu dalam suatu negara kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan republik, Indonesia dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden dan wakilnya dan menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Indonesia juga menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Indonesia pernah menerapkan 3 model demokrasi, antara lain demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Demokrasi parlementer dilaksanakan pada awal kemerdekaan Indonesia sampai Desember 1949. Demokrasi terpimpin terlaksanaan dalam masa orde baru sekitar tahun 1959 sampai 1998. Sementara demokrasi pancasila adalah sistem demokrasi yang kita gunakan dari masa reformasi sampai sekarang.
Terdapat 2 asas negara demokrasi, yaitu mengakui dan melindungi HAM serta adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara. Indikator negara demokrasi, menurut Affan Gaffar, yaitu (1) akuntabilitas yang artinya setiap pejabat dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya, (2) adanya rotasi kekuasaan secara damai dan teratur, (3) adanya rekruitmen politik yang terbuka, (4) adanya pemilu yang diadakan secara teratur, dan (4) setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas.
Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi telah memenuhi indikator negara demokrasi dengan mengadakan pemilu secara teratur sebagai wujud dari adanya rotasi kekuasaan. Pada April 2019 nanti akan diadakan pemilu di seluruh wilayah di Indonesia. Pemilu ini merupakan pemilu pertama bagi para pemuda yang lahir setelah tahun 1997.
Menurut Kemendagri, ada sekitar 5 juta orang yang tercatat sebagai pemilih pemula pada pemilu 2019 nanti. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga menyatakan bahwa pemilih muda yang dikategorikan sampai umur 35 tahun tercatat ada lebih dari 50%. Dia menjelaskan bahwa kelompok milenial ini memiliki adaptasi politik yang berbeda dengan kelompok yang lebih tua, cenderung lebih dinamis dan mudah berubah persepsi politiknya terutama jika terpengaruh oleh lingkungan.
Apabila pemilih pemula dan pemilih muda dibimbing dan diarahkan dengan baik maka dapat menjadi penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (Pemilu), jumlah pemilih milenial mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih, yang berarti ada sekitar 35%-40% pengaruh terhadap hasil pemilu yang menentukan pemimpin di masa mendatang.
Kontribusi pemuda dalam pemilu ini memang sangat diperlukan, namun sayang banyak pemuda yang sekarang acuh terhadap politik. Ada banyak pemuda yang terdogma bahwa politik memiliki stigma yang buruk, apabila dilihat dari banyaknya kasus penyelewengan wewenang oleh oknum-oknum politik yang disebutkan oleh media.
Oleh karena itu pemuda diharapkan mengambil peran untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia dan bukannya malah acuh dan tidak peduli serta berujungan pada tingkat kepercayaan yang rendah terhadap politisi dan sinis terhadap berbagai lembaga pemerintahan.
Namun tidak seluruh generasi muda tidak tertarik pada politik, menurut penelitian yang dilakukan EACEA (2013) sebagian dari generasi muda bahkan lebih aktif dari generasi yang lebih tua.
Mereka juga menginginkan agar pandangan mereka bisa didengar. Tindakan politik generasi muda ini dipandang baru dan lebih efisien, contohnya melalui internert dan media sosial. Tindakan ini cenderung bersifat individual, spontan, berdasarkan isu tertentu, dan kurang terkait dengan perbedaan sosial.
Pemerintah sendiri telah melakukan penyebarluasan informasi mengenai pemilu yang saat ini difokuskan pada generasi muda yang nantinya akan menjadi pemilih pemula. Salah satu terobosannya adalah dengan menyusun cerita dalam bentuk komik. Komik ini mengandung pesan-pesan tersirat yang diharapkan memancing antusiasme pemilih pemula. Langkah ini dilakukan guna memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 77,5%.