Sistem pengobatan gratis bagi warga DKI Jakarta menjadi salah satu tema yang cukup banyak dibahas oleh para Cagub DKI. Masing-masing kandidat menawarkan solusi yang berbeda-beda. Dari 6 pasangan calon gubernur, terdapat 3 yang sudah memiliki gambaran yang cukup jelas. Mereka adalah pasangan incumben Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Jokowi dan Ahok serta Alex Noerdin dan Nono Sampono. Semua sumber informasi di artikel ini dapat dilihat di http://iquotee.com/topik/645/SKTM/ dan http://iquotee.com/topik/329/kartu%20sehat.
SKTM solusi pengobatan gratis Fauzi Bowo
SKTM merupakan kepanjangan dari surat keterangan tidak mampu, dengan berbekal SKTM seseorang dapat berobat di rumah sakit publik ataupun puskesmas. Cara mendapatkan SKTM pun sebenarnya tidak begitu rumit, yaitu :
- Surat pengantar dari RT, RW, setempat.
- Surat Pernyataan tidak mampu dengan materai 6000.
- Surat keterangan tidk mampu yang ditandai oleh lurah setempat.
- Mengisi form keterangan keluarga miskin.
(berdasarkan sumber).
Urutannya adalah RT, RW dan kelurahan. Solusi ini juga bukan solusi orisinil DKI Jakarta, karena didaerah-daerah lain juga sudah diterapkan. Fauzi Bowo dalam sebuah pernyataannya mengatakan agar jangan sampai birokrasi menghambat masyarakat. Karena walaupun sebenarnya membutuhkan RT, RW dan Kelurahan namun karena persoalan birokrasi pengurusan SKTM dapat menjadi berbelit-belit. Berikut kutipan dari Fauzi Bowo.
Jaga agar masalah-masalah seperti birokrasi tidak menghambat masyarakat untuk mendapatkan kecepatan dan kualitas pelayanan yang prima. Pemprov DKI telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mensubsidi peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat golongan bawah. (red mengenai SKTM)
Dari pernyataan ini dapat terlihat sikap Fauzi Bowo yang akan meneruskan SKTM dengan memperbaiki masalah birokrasi.
Sebelum masuk kepada solusi-solusi lain, terlebih dahulu dibahas mengenai kekurangan SKTM. Setidaknya kekurangan yang diklaim oleh Calon gubernur lain. Berikut kutipan mengenai kekurangan SKTM.
Oleh Alex Noerdin
Proses pengurusan SKTM yang harus ada surat pengantar mulai dari RT/RW, kelurahan dan seterusnya membuat yang sedang sakit keburu meninggal.
Oleh Hidayat Nur Wahid
Adanya anekdot di masyarakat bahwa orang miskin dilarang sakit masih terlihat di Jakarta. Buktinya walaupun ada program kesehatan gratis bagi warga miskin, namun mereka kerap di ping-pong untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kemudian ketika sudah masuk Rumah Sakit maka administrasinya sulit sehingga mereka seperti ditelantarkan. Maka kita akan adakan pengobatan gratis yang bermartabat
Oleh Joko Widodo
Iya, itukan sudah saya sampaikan bolak-balik bahwa SKTM itu bukan sistem yang baik, ini loh sudah saya bikinkan sistem kartu, itu sistem yang sudah 7 tahun berjalan. Ya itu! Kartunya ini harus diberikan semua masyarakat, dan setiap warga harus punya.
Disini terlihat isu yang sama, yaitu untuk mendapatkan SKTM ternyata dapat berbelit-belit. Padahal apabila menyangkut dengan kesehatan, penyakit dan pengobatan waktu adalah hal yang sangat penting. Kita dapat membayangkan apabila pengurus RT atau RW tidak dapat dihubungi (karena keluar kota dan lain sebagainya). Solusi dari masalah ini sebenarnya ada yaitu pengurusan SKTM yang paralel dengan pengobatan. Berobat dahulu administrasi belakangan.