Sebagai contoh, ditahun 2022 sempat ramai terjadi debat publik yang digelar di DPR RI. Debat tersebut terkait perayaan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ketua DPR RI. Di balik kemeriahan perayaan tersebut, di depan gedung DPR RI, sedang digelar demo besar-besaran buruh menentang kenaikan BBM hingga 25 persen. Demonstrasi besar ini diamankan oleh 3.200 aparat keamanan yang sudah bersiaga. Aparat dengan tegas menjaga gedung DPR dengan pagar kawat berduri untuk menghindari arogansi para pengunjuk rasa.
Dilansir dari Surabaya.com "Menariknya, pada rapat tersebut ketua DPR RI mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari para anggota Dewan dan para undangan yang hadir. Tak tanggung-tanggung, ucapan selamat ulang tahun disampaikan melalui pengeras suara oleh seseorang di ruang rapat." kemeriahan perayaan ulang tahun tersebut memicu kontroversi dan sorotan tajam dari publik. Rakyat yang sedang panas panasan memperjuangkan aspirasi penolakan kenaikan BBM melihat seberapa seriusnya komitmen DPR RI terhadap kepentingan rakyat.
Tak sampai disitu juga, dilansir dari TribunTernate.com " Selain itu, setelah rapat paripurna itu ditutup, ternyata Ketua DPR RI tak kunjung menemui massa aksi demonstrasi." Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI menurun karena aspirasi yang mereka ungkapkan tidak didengar.
Meski telah diklarifikasi Ketua DPR RI yang hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dan tidak merayakan ulang tahun, namun tidak ditemukan pelanggaran etika sebagai anggota DPR. Tetapi, Masyarakat telah merasakan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap aspirasi yang tidak didengar pemerintah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, yaitu:
1.) Pemerintah perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diwujudkan, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak memudar.
2.) Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat Indonesia.
3.) Mendukung kritikan dari masyarakat terkait kebijakan yang dibuat supaya dapat ditinjau kembali dan dapat diterima oleh masyarakat.
4.) Memberikan respon yang cepat dalam menanggapi setiap persoalan yang timbul di dalam masyarakat.
5.) Pemerintah harus lebih bisa mengatur antara kepentingan pribadi dan kepentingan golongan.
6.) Pemerintah perlu bertindak tegas kepada oknum yang membuat kepercayaan masyarakat Indonesia menurun.
Menurut saya DPR RI harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok tertentu, seperti merayakan ulang tahun, dll. Karena masyarakat merasa keinginannya harus didengar agar DPR RI ini melindungi masyarakat dengan baik tanpa membebani mereka dengan aturan yang menguntungkan pihak-pihak seperti investor atau kebijakan korporasi tertentu. DPR RI juga harus bertindak.