Budaya Patrimonial Mengkerdilkan Birokrasi

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang mempunyai keberagaman budaya sangat banyak. Dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah tentunya harus mempertimbangkan banyak aspek demi kemakmuran seluruh elemen masyarakatnya. Untuk itu  dalam menjadikan kinerja pemerintahan yang efektif dan demokratis diperlukan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada pembangunan birokrasi yang efektif yaitu birokrasi yang rasional, sekular dan legal, memiliki pengetahuan tehnis dan spesialis bagi usaha-usaha untuk menangani masalah-masalah masyarakatnya. Birokrasi yang demikian itu berkorelasi secara positif dengan pendidikan, pelatihan dan internalisasi nilai-nilai profesional dari masyarakat. Ketika masyarakat hidup dalam kerangka budaya patrimonial, mereka akan memandang rendah sikap-sikap profesional yang dibutuhkan oleh aparat birokrasi. Sistem rekrutmen dan kenaikan jabatan tidak lagi mendasarkan diri pada sistem keahlian tetapi mendasarkan diri pada pertemanan, persahabatan atau bahkan penyuapan dari pihak atasan. Siapa pun yang menjadi pejabat politik tidak akan pernah mampu menjabarkan kebijakannya yang progresif karena tidak didukung secara memadai oleh sumber daya manusia dari aparat birokrasi.

Birokrasi bekerja menurut kemampuan program yang dijalankan sesuai prosedur dari badan birokrasi. Ketaatan kepada prosedur ini tergantung pada tradisi, budaya, sifat politik dan sifat strukturalnya. Sumber daya yang tidak memadai karena mendasarkan diri pada rekrutmen dan peningkatan karir yang bercorak pertemanan atau penyuapan pada gilirannya akan menimbulkan jurang yang lebar antara kebijakan dengan implementasi. Birokrasi tidak mampu memahami dan menjabarkan kebijakan yang diambil oleh pejabat politik yang mengepalai birokrasi. Aparat birokrasi tidak akan pernah mampu menciptakan prosedur yang lebih inovatif untuk memadai kebijakan pejabat politik yang progresif. Jadi, sehebat apapun pejabat politik di Indonesia, kinerjanya akan berjalan di tempat karena tidak didukung oleh aparat birokrasi yang memadai.