Pidato kenegaraan yang disampaikan presiden mengatakan bahwa demokrasi indonesia kebablasan. Demokrasi di indonesia yang kebablasan melahirkan liberalisme, radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. Demokrasi selalu diartikan kebabasan tanpa batas, sehingga orang indonesia berteriak demokrasi untuk memenuhi hasrat kuasanya, seperti munculnya isu SARA akhir akhir ini yang marak diteriakkan untuk kepentingan sebagan golongan. Pada taraf ini, kita patut curiga dengan adanya sistem demokrasi yang cenderung liberal sehingga negara (disadari atau tidak) tergadaikan oleh kepentingan golongan dan pasar. Padahal Faunding Father kita Soekarno mengingatkan bahwa demokrasi indonesia bukan demokrasi barat dan demokrasi timur tetapi demokrasi indonesia adalah demokrasi pancasila yang lehir dari berbagai nilai2 kultur budaya indonesia. Oleh karena itu, demokrasi pancasila merupakan demokrasi beradab yang menghargai setiap golongan yang berbeda untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Untuk menanggulangi demokrasi yang kebablasan itu, presiden Joko Widodo menegaskan untuk memperkuat hukum, karena dengan adanya hukum yang tegas akan memaksa memeberikan efek jera kepada perilaku yang menjadikan demokrasi sebagai instrumen kepentingan. Disisi lain, hemat penulis melihat terdapat dua hal yang menjadi penyebab terjadinya demokrasi kebablasan. Pertama, perubahan aturan perundang-undangan yang harus dibuat untum memberikan ambang batas perilaku demokrasi seperti SARA dan gerakan politik dan kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan demokrasi pancasila. Menjamurnya gerakan yang bertentangan dengan pancasila seharusnya dibungkam agar tidak menjadi instrumen berbagai kepentingan kelompok untuk memenuhi hasrat kekuasaan. Kedua, katidaksiapan sumberdaya manusia indonesia untuk menjadi perilaku demokrasi. Ketidakdewasaan orang indonesia dalam menghadapi berbagai perbedaan menjadi faktor penting demokrasi yang kebablasan.
