Cloud Goverment Sebagai Alternatif Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

April 14, 2013 at 6:36pm Tergelitik saat menghadiri acara bedah buku salah seorang tokoh pergerakan ekonomi rakyat pertengahan februari baru baru ini di Hotel Sahid,yang bercerita tentang masih jomplangnya ekonomi di negara kita ini, jadi teringat padawacana pemindahan ibukota negara kita tercinta ini ke tempat baru keluar dari Jakarta. Loh apa hubungannya pemindahan ibukota jakarta dengan pemerataan ekonomi?Sedikit banyak ada. Sebagaimana kita tahu Jakarta khususnya dan pulau Jawa pada umumnya adalah pusat dari kegiatan perekonomian di negara kita ini.Lebih dari *separuh* perputaran uang terjadi di sini,sisanya baru tercecer di kota-kota lain Propinsi dan Pulau Lain. Jadi bisa kita lihat dan tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab belum meratanya perekenomian adalahkarena masih terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan atau Pulau Jawa. Mungkin sudah banyak yang menulis wacana tentang pemindahan ibu kota negara ke tempat lain terutama ke luar pulau jawa dengan berbagai alasan dan pemaparan, ataupun mungkin pula sudah ada yang menulis tentang wacana yang serupa, tapi tanpa bermaksud menjiplak saya mencoba menuliskan wacana ini dalam bentuk yang mungkin lain walaupun tidak sepenuhnya baru. Cloud Goverment atau Distributed Goverment atau Pemerintahan terdistribusi merupakan alternatif konsep pemindahan Ibukota yang coba ditulis dan dipaparkan dalam coretan ini. Cloud Goverment kalau diterjemahkan bukan menjadi Negeri di Atas Awan (dibaca negeri mimpi), tetapi menjiplak konsep cloud computing yang merupakan teknik distribusi sumber daya komputasi untuk alasan percepatan, efisiensi, ketangguhan terhadap gangguan dan lain - lainyang tidak bisa didapat dari komputasi terpusat semacam mainframe. Dengan meniru teori distribusi sumber daya komputasi ini ,maka saya membayangkan penyebaran sumber daya pemerintahan negeri ini ke seantero wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sederhananya konsep Cloud Goverment tidak hanya memindahkan ibukota negara dan seluruh aparat pemerintahan ke satu kota lain di pulau Jawa atau Pulau lainnya tetapi juga menyebar fungsi pemerintahan dan kementrian ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga diharapkan dengan terdistribusinyasumber daya pemerintahan maka pembangunan i nfrastruktur akan lebih terpacu dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tumbuhnya infrastruktur, maka akan memicu pergerakan perekonomian di daerah tersebut sehingga otomatis akan lebih meratakan kegiatan perekonomian ke daerah. Spread effect pergerakan transportasi, modal dan urbanisasi akan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jika terjadi disaster seperti banjir kemarin yang melumpuhkan kota Jakarta atau disaster yang lebih besar(amit2 semoga tidak terjadi) tidak akan melumpuhkan perekonomian dan kegiatan pemerintahan karena sumber daya yang tersebar. Jika dibandingkan dengan wacana pemindahan ibukota negara saja, tanpa dibarengi pendistribusian sumberdaya pemerintahan / kementrian, maka kemungkinan besar hanya memindahkan masalah saja ke kota lain tanpa memacu pemerataan kegiatan perekonomian di daerah lainnya di Indonesia. Menurut teori Backwash effect, maka pemindahan ibukota akan menimbulkan perubahan tujuan urbanisasi dari Jakarta ke ibukota baru yang akan di ikuti pula perpindahan pergerakan modal dan lain - lainnyayang akan tetap terpusat di sekitaribukota baru itu. Penyebaran FUngsi pemerintahan dengan konsep Cloud Government Berikut imajinasi (karena belum dikaji secara ilmiah) saya tentang penyebaran sumberdaya pemerintahan ini : DKI Jakarta        -  tetap sebagai Ibu Kota (agar tidak nyusahin anak - anak SD jadi harus beli buku IPS baru dimana presiden (atau wakil presiden salah satu saja) melaksanakan tugasnya Kementerian Sekretariat Negara Indonesia Papua                -  Ibu kota kedua dimana wakil presiden (atau presiden salah satu saja) melaksanakan tugasnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia Papua Barat        - Kementrian Pertahanan Indonesia Aceh                  - Kementrian Dalam Negeri Sumatera Utara  - Kementrian Luar Negeri Sumatera Barat  - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Riau                   - Kementerian Keuangan Indonesia Jambi                 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Sumatera Selatan - Kementerian Perindustrian Indonesia Bengkulu            - Kementerian Perdagangan Indonesia Lampung            - Kementerian Pertanian Indonesia Kep. Bangka Belitung - Kementerian Perhubungan Indonesia Kep. Riau            - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Jawa Barat          - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Banten                - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Jawa Tengah       - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia DI Yogyakarta     - Kementerian Sosial Indonesia Jawa Timur         - Kementerian Agama Indonesia Bali - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Kalimantan Utara  - Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia Kalimantan Barat - Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Kalimantan Tengah - Kementerian Kehutanan Indonesia Kalimantan Timur - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Kalimantan Selatan - Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia Sulawesi Utara - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Sulawesi Tengah - Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tenggara - Kementerian Kesehatan Indonesia Sulawesi Selatan - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Gorontalo - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Sulawesi Barat - Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia Nusa Tenggara Timur - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Nusa Tenggara Barat - Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia Maluku - Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia Maluku Utara - Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Tentu saja jika wacana/konsep ini diterima, masih banyak yang perlu dikaji termasuk penempatan sumber daya pemerintahan/kementrian di propinsi yang tepat yang disesuaikan dengan karakteristik/kebutuhan propinsi tersebut agar hasilnya maksimal. Apakah konsep / wacana distribusi sumber daya dan pelaksana pemerintahan ini mungkin dilaksanakan? Bukankah biaya yang dibutuhkan besar sekali nantinya? Tapi jika biaya kemacetan saja 46 Trilyun rupiah yang terbuang percuma menjadi asap, maka saya yakin biaya pelaksanaan wacana ini menjadi niscaya dan layak seberapun besarnya demi kemajuan Negeri ini. Lalu bagaimana dengan masalah komunikasi antara presiden/wakil presiden dengan badan pemerintahan/ kementrian-kementrian jika lokasinya berjauhan seperti ini? Kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan pertemuan tanpa perlunya kehadiran fisik melalui teknologi tatap muka video (Video Conference) sudah dimungkinkan sehingga biaya perjalanan dan kendala waktu dapat dihemat. Dan jika terpaksa dengan transportasi penerbangan yang ada masih dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 hari. Bahkan jika dilihat sekarang dalam keadaan macet, para peserta rapat mungkin perlu waktu 1 - 2 jam untuk menuju ke Istana Negara untuk melakukan sidang kabinet. Itupun sudah dibantu pengawalan Vorijder. Sisanya bisa dibuat untuk membangun fasilitas sipil dan infrastruktur lainnya. Dibutuhkan keberanian dan kemauan politik dan ekonomi untuk mewujudkan wacana ini karena wacana ini cukup ekstrim untuk sebagian dari kita. Saya yakin jika wacana ini dilaksanakan, Proyek penggelaran Fiber Optik ke seluruh negeri Palapa Nusantara 21 akan cepat selesai. Dan Proyek pembangunan infrastruktur lainnya seperti Jembatan Selat Sunda dan lainnya akan juga cepat selesai. Dengan terbangunnya infrastruktur, maka perekonomian  di daerah - daerah akan bergerak juga, otonomi daerah juga akan lebih bermakna. Semoga. Indonesia, 24 Februari 2013 PS: Jika dianggap terlalu ekstrem, Clustering atau Regionalisasi merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan, dimana pemindahan tidak sekaligus disebar ke seluruh propinsi tapi secara bertahap melalui regionalisasi, seperti Regional Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Kep. Maluku dan Papua.