[caption caption="Menteri Rini Diduga Menerima Gratifikasi Rp. 200 Juta (Sumber Galamedianews)"][/caption]
Ada kabar mengejutkan dalam Pemerintahan Jokowi yaitu : Mulai terkuaknya "Permainan-Permainan di Lingkungan BUMN". Hari ini beberapa media memberitakan laporan politikus PDIP Masinton Pasaribu soal sogokan Menteri Rini kepada RJ Lino, Kepala Pelindo II yang sedang naek daun itu karena berhasil menggeser Komjen Budi Waseso (Buwas).
Menurut laporan Kompas, hari ini (22/9). Masinton Pasaribu menyerahkan data-data pemberian gratifikasi terhadap Menteri Rini dari RJ Lino. (Laporan dugaan Suap Menteri Rini) Dalam berita itu memuat nilai gratifikasi sebesar Rp. 200 juta. Dan ini masih kecil, Masinton mengakui secara tersirat dalam berita itu, masih ada Paket Jumbo-nya.
Bila melihat berita itu, apakah ada hubungan antara RJ Lino dan Menteri Rini? Di tingkat elite politisi sudah jadi rahasia umum, Lino adalah "orangnya Jusuf Kalla", Lino ini pula yang memfasilitasi semua project-project yang berkaitan dengan JK di Pelindo II. Dulu Lino berseteru dengan Rini, saat masih dalam penentuan Menteri BUMN. Rini mengatur agar Lino dibuat stabilo merah, dengan alasan Lino punya banyak hutang di Bank. Sampai sampai Lino yang saat itu digadang-gadang jadi Menteri Perhubungan modalin Inagurasi Jokowi di Tanjung Priok dengan kapal Phinisi besar, marah besar saat ada 'konspirasi' penggagalan Lino jadi Menteri yang dilakukan oleh komplotan Rini Soemarno.
Namun setelah Rini pecah kongsi dengan kelompok Transisi lainnya seperti Hasto dan Faisal Akbar, juga ketika Rini secara terang terangan memusuhi Megawati, Rini tampaknya melihat Lino menjadi sekutu strategis. Kelompok PDIP menolak Rini masuk ke BUMN karena alasannya dulu cuman satu : "Jangan sampai Ari Soemarno jadi Boss Gelap di Pertamina", tapi nyatanya PDIP harus gigit jari karena Pertamina sudah dikuasai jaringan Rini, bukan itu saja ternyata ada kepentingan bisnis keluarga Rini juga di Pelabuhan Pelindo II.
Akankah data-data yang dibawa Masinton itu akan membongkar komplotan bandit yang nilep dana Rp. 180 Trilyun seperti yang dikatakan Komjen Buwas. Saat isu pencopotan Buwas ramai dibicarakan, Buwas mengakui kepada TEMPO, tanggal 05 September 2015:
"Ada satu kasus yang nilainya Rp 180 triliun, tetapi pengusutannya masih saya tunda. Itu sangat spektakuler. Kalau saya lakukan, ada yang akan panas dingin," (Sumber : Ada yang Panas Dingin Soal Korupsi Pelindo 180 Trilyun)
Data penerimaan Gratifikasi ini mungkin membuka jalan adanya sogokan besar yang bisa disebut sebagai "Paket Jumbo". Dan ini harus jadi perhatian Presiden Joko Widodo, jangan sampai obsesi infrastruktur yang kerap dibisikkan Lino sejak masa kampanye dulu malah jadi maenan tilep proyek. Bila ini dibiarkan maka pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi akan hancur berantakan.