Dua atau tiga hari lalu kabar sedikit mengejutkan datang dari daerah paling timur Indonesia, Papua. Menurut informasi yang beredar di media cetak dan on line, didaerah penghasil emas terbaik seantero dunia itu sedang terjadi penyanderaan oleh kelompok bersenjata terhadap sebuah masyarakat setempat.
Tak tanggung-tanggung kelompok yang disebut Polri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini melakukan penyanderaan sebanyak 1.300 orang. Konon katanya, 300 diantaranya adalah masyarakat asal Sulsel, terutama dari suku Toraja yang mendominasi.
Terus terang saja, saya sedikit lucu-lucuan dengan penyebutan KKB ini. Sebab mirip-mirip atau hampir sama program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni program Keluarga Berencana (KB). Tinggal sedikit saja ditambahkan huruf K. Saya sendiri baru mendengar istilah ini. hahaha
Menurut saya secara pribadi, apa yang terjadi di Papua itu adalah bagian dari bentuk teroris. Sebab dalam Wikipedia, teroris itu adalah puncak aksi kekerasan (terrorism is the apex of violence). Sedang dalam kamus besar bahasa Indonesia, teroris disebut sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut.
Dengan demikian, dapat kita disimpulkan bahwa penyebutan KKB tersebut kurang tepat, tapi lebih pas disebut kelompok teroris. Jangan karena hanya memakai senjata baru dikatakan sebagai KKB. Sebab jika demikian, kejahatan yang dalam aksinya menggunakan senjata tajam maka akan disebut sebagai Kelompok Kriminal Senjata Tajam (KKSM).
Yang lebih menarik lagi adalah munculnya pro dan kontra terkait penyanderaan tersebut. Ada pihak yang mengatakan penyanderaan tersebut tidak benar, pun ada pula yang menyebut penyanderaan tersebut benar-benar terjadi dan sangat kritis karena telah terjadi pemerkosaan terhadap sandera perempuan.
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut terlibat dari perdebatan pro dan kontra tersebut. Menurut politisi asal Sulsel itu, apa yang terjadi di Desa Banti dan Kimbely di Timika Papua itu benar adanya. "Orang disandera mana mungkin palsu beritanya," kata JK di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 November 2017 (vivanews).
Sementara itu, dilain pihak pengacara hak asasi manusia Veronica Koman secara tegas membantah adanya penyanderaan di Papua. Bahkan, Veronica berani mengatakan kepolisian melakukan manipulasi fakta mengenai situasi yang sebenarnya yang terjadi di Papua. "Tidak benar itu (penyanderaan)," kata Veronica, (Tempo).
Tak hanya itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini sering menjadi dalam aksi kekerasan di tanah Papua pun membantah. "Kami tidak sebodoh itu. Kami tahu benar tindakan militer yang paranoid dan selalu melakukan propaganda murahan untuk memprovokasi publik," kata juru bicara OPM Sebby Sambon (vivanews).
Loh ini ada apa sebenarnya? Tentu ini adalah pertanyaan dasar sebagai seorang warga negara. Atau karena ini hanya merupakan bagian dari penyerapan aspirasi publik untuk menghilangkan fokus pada masalah publik yang lain. Ataukah ini adalah sebuah langkah propaganda publik. Entahlah