Hangatnya perbincangan mengenai Pansus Hak Angket Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan sana, pelan-pelan mulai tak terasa. Bahkan, bisa dibilang perbincangan mengenai Pansus Hak Angket tersebut kini terasa sangat dingin, sedingin sikap kamu ke Aku. hahaha
Bahkan dua anggota DPR yang sangat vokal dalam menyuarakan Pansus Hak Angket tersebut, yakni Fahri Hamza dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fadli Zon dari Partai Gerindra kini kembali mulai kompak tak bersuara. Setelah sebelumnya, Duo F (Fahri dan Fadli) itu sempat saling sikut mengenai Pansus Hak Angket KPK.
Dimana Fahri yang ketika itu memimpin sidang, memutuskan untuk membentuk Pansus Hak Angket dan Fadli Zon bersama seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra tidak sepakat. Olehnya itu, prediksi saya Duo F bisa jadi akan kembali kompak akan untuk menolak Pansus Hak Angket. Pasalnya, PKS mulai kembali merapat ke Gerindra pasca penetapan Undang Undang Pemilu lalu.
Disisi lain, partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai kebingungan. Sebab, kini seolah-olah terjebak oleh gerakan mereka sendiri.
Selain itu, KPK yang masih sangat dipercayai oleh publik negeri ini seperti dirongrong oleh pemerintah untuk dilemahkan. Olehnya itu, secara tidak langsung pemerintah rezim Joko Widodo itu akan kehilangan kepercayaan publik. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang merupakan partai pendukung pemerintah kini berstatus tersangka oleh KPK.
Jika gerakan pelemahan KPK dilanjutkan, maka tentu saja publik akan mencocologi bahwa pemerintah melalui kekuatannya dalam koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen melemahkan KPK untuk menyelamatkan Setya Novanto. Celah ini pun bisa dimainkan oleh pihak oposisi, dalam hal ini partai politik yang walk out pada sidang paripurna pengesahan Undang Undang Pemilu lalu.
Apalagi, PAN sendiri pun kini mulai memikirkan untuk mengambil langkah serupa dengan Partai Gerindra untuk keluar dari Pansus Hak Angket. Alasannya bisa jadi adalah munculnya isu reshuffle kabinet "Kerja" jilid ketiga, dimana salah satu yang mengemuka untuk dilakukan pergantian adalah Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang kesemuanya dari PAN.
Oleh karena itu, bisa saja Joko Widodo yang merupakan lakon utama dalam drama yang panjang ini akan muncul. Ataukah para lakon pemeran pengganti kembali dimainkan, dengan melakukan manuver politik untuk mengalah pada proses pengujian keabsahan Pansus Hak Angket yang bisa diuji oleh pengadilan. Entahlah.
Kantor Harian Rakyat Sulsel, 27 Juli 2017