Cikarang, (24/07/2022). Bapas Kelas II Bekasi dan UPT se-CIPURWABESUKA melaksanakan bakti sosial dengan tema "Touring KUMHAM Peduli Daerah Terpencil" Minggu, 24 Juli 2022. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Maulidi Hilal serta seluruh Kepala UPT se- CIPURWABESUKA.
Mengambil titik kumpul di Jasutra Karawang Barat, peserta touring mendapatkan arahan dari Kadiv PAS untuk tetap santun dalam berkendara. "Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, hati-hati di perjalanan walaupun sudah ada voorijder dari Sub Denpom III/3-1 Karawang, rekan-rekan harus tetap santun dalam berkendara. Jangan arogan karena kita adalah penegak hukum bukan geng motor." Tegas M. Hilal.
Dokpri
Selanjutnya sekitar pukul 09.30 seluruh peserta yang berjumlah sekitar 150 orang berangkat dengan tujuan Desa Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang yang berjarak 38 KM dengan waktu tempuh sekitar 1 Jam 10 Menit. Peserta kegiatan diterima oleh aparat desa setempat dan dilaksanakan seremoni penyerahan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan diantaranya 100 paket sembako dan material bahan bangunan untuk bedah rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak huni.
Dokpri
Menutup kegiatan tersebut, Kadiv PAS Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial tersebut. "Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya dalam kegiatan Touring Kumham Peduli Desa Terpencil di Desa Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota Sub Denpom III/3-1 Karawang, perwakilan Ikatan Notaris, aparat desa serta ketua RT dan RW. Semoga Bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk rekan-rekan pengayoman, silahkan kembali ke tempat masing-masing dengan tetap santun di perjalanan." Ujarnya.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam Hari Dharma Karya Dhika ke-77 Tahun 2022 yang dilaksanakan secara serentak oleh Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (red/foto:HUMAS BABECIKA)
Dokpri