Masalah DPKTb dominasi Jakarta Timur di tahun 2014, salah satu hal yang baru dibandingkan pemilu sebelumnya, baik Pilkada 2012, Pileg dan Pilpres 2009, atau sebelumnya. Inovatif dan kreasi para petinggi KPU ini patut dihargai dan diapresiasi. Dengan adanya kesempatan yang sama atas hak warga negara dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu tahun 2014, petinggi penyelenggara pemilu membuat suatu alat atau sarana bagi warga negara yang belum tertampung dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tetap bisa menyalurkan hak sssuaranya pada hari H (Hari pelaksanaan pencoblosan) secara nasional.
Sangking kreatifnya Data Pemilih dapat berubah-ubah sesuai waktu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja sampai berulang-ulang menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) , demikian muncul sarana baru Daftar Pemilih Khusus (DPK) juga dapat menjadi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ..... ini sumber permasalahan selama ini. Hampir semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada masalah ini. Awas ... bisa dead lock.
Di Jakarta Timur dalam Rapat Pleno KPUD tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , hampir semua kecamatan bermasalah tentang DPKTb, kecuali 2 (dua) kecamatan yang lancar saat proses pembacaan hasil dari PPK oleh Komisioner KPUD Jakarta Timur yaitu kecamatan Matraman dan Pasar Rebo. Delapan kecamatan lainnya selalu ada interupsi dan klarifikasi dari saksi kedua paslon, baik dari Nomor urut 1. Prabowo-Hatta atau nomor urut 2. Jokowi-Jusuf Kalla, tentang data-data dari TPS, PPS dan / atau PPK.
Kenapa hal ini bisa terjadi??????????
1. Sebenarnya ini adalah refleksi dari permasalahan pemilu masa lalu yang terkesan menghilangkan hak suara warga negara karena sistim tidak mewadahi atau tidak memasukan warga di DPT, hal ini bisa terindikasi sengaja atau memang IT nya yang di hacker oleh pihak-pihak punya kepentingan tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus, misalnya warga negara yang berhak dan terdaftar serta memeberikan haknya di Pileg 2009 dan Pilpres 2009 atau Pilkada DKI Jakarta 2012, atau Pileg 2014 tidak terakomodir di DPT Pilpres 2014. Juga bisa terjadi perpindahan calon pemilih dari TPS di wilayah RT atau RW nya, melompat pindah ke RT / RW lain. Ini permasalahan yang harus disederhanakan solusinya.
2. Dengan sistim yang selalu berubah-ubah setiap ada Pemilu tingkat nasional, dengan sumber daya manusia yang masih banyak orang-orang lama, dengan mindset yang tidak di upgrade dengan tepat menjadikan permasalahan teknis saat hari H. Mereka merasa sudah biasa seolah-olah cara dialah yang paling bener dan sesuai. Tentunya solusinya pilih sdm di tingkat KPPS itu orang yang mau menysuaikan diri dengan perkembangan terkini dari peraturan atau perundangan yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu.
3. Waktu training yang kurang memadai terlalu mepet dengan hari H, sehingga materi yang diberikan tidak maksimal dapat diserap dan dipahami oleh petugas KPPS. ...
Hasil perolehan suara dari rekapitulasi Rapat Pleno KPUD Jakarta Timur adalah sebagai berikut paslon nomor (1.) 827.959 suara dan nomor (2.) 716.736 suara Total 1.544.695 suara syah. DPKTb nya sebanyak 105.120 suara .....
Saran dan masukkan bagi yang punya wewenang, E-KTP itulah seharusnya RIIL data yang terpakai agar penghematan biaya dan permasalahan dapat di tiadakan paling tidak terkurangi. Semoga pemilu 2014 yang damai dan mulai dewasa ini menjadi awal yang lebih baik bagi INDONESIA ini sekarang maupun masa datang.
Salam Berkah Sobat.