Gambar kreasi dari sumber yang jelas.
Se”Tolol” itukah Abraham Samad ? jual beli perkara Emir Moeis dengan PDIP.
JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sebagai tersangka. Kali ini Abraham menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan KPK yang dilaporkan oleh Muhammad Yusuf Sahide pada akhir Januari 2015.
Pada 26 Januari lalu, Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide melaporkan ke Bareskrim Polri soal pertemuan Abraham dengan Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelang Pemilu Presiden 2014 lalu. Menurut dia, pertemuan keduanya membahas kesepakatan mengenai proses hukum yang menjerat politisi PDI-P Emir Moeis.
Samad dituduh menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan KPK untuk membarter kasus itu dengan keinginannya menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Dalam sebuah jumpa pers, Hasto menyebutkan, Abraham menawarkan keringanan hukuman bagi Emir asalkan dipilih menjadi pendamping Jokowi.
Dikutip dari KOMPAS.com Jumat, 27 Februari 2015 | 15:55 WIB
Dari sumber berita diatas sungguh sangat menyedihkan bila hal itu betul-betul terjadi, akan tetapi juga sangat menyedihkan bila hal itu sebuah rekayasa Politik. Dari sumber yang diuraikan oleh Kompas.Com. diatas, menjadi sangat menyedihkan karena menunjukkan sebuah “ketololan” yang sangat memalukan bila melibatkan orang-orang sekelas PLT.Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, apa lagi untuk orang sekelas Abraham Samad. Apakah Tokoh-tokoh elit politik Negeri ini memang hanya berkelas kacangan ?
Jabatan Wakil Presiden, adalah jabatan paling tinggi dalam pemerintahan setelah Presiden sendiri. Jabatan Wakil Presiden hanya dijual oleh seorang PLT.Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dengan harga Perkara Korupsi seorang Emir Moeis? Apa hebatnya Emir Moeis sehingga Abraham Samad menempatkan Emir Moeis layak sebagai pembayaran sebuah jabatan Wakil Presiden ? Apa hebatnya seorang Hasto Kristiyanto yang hanya PLT. Sekjen DPP PDI Perjuangan berani menjual jabatan Wakil Presiden hanya dengan kasus Korupsi Emir Moeis ?
Menjadi masuk akal bila ada tawar menawar kasus sekelas BLBI yang melibatkan Seorang Megawati yang menjadi ikon PDI Perjuangan. Yang paling tidak harus dilakukan oleh orang sekelas Cahyo Kumolo atau Pramono Anung yang secara Pribadi mewakili Megawati sendiri, bukan hanya oleh seorang Hasto Kristiyanto Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P yang menempatkan diri mewakili PDI Perjuangan. Alangkah TOLOLnya Abraham Samad bila betul telah membuat kesepakatan dengan Hasto Kristiyanto, karena siapapun tahu jula beli jabatan Wapres itu hanya layak dilakukan oleh Megawati secara Pribadi dengan harga seharga Megawati yang menjadi ikon PDIP. Bukan sekedar harga seorang Emir Moeis yang saat ini sudah tidak ada nilainya lagi bagi PDIP.
Sebaliknya bila berita diatas adalah sebuah rekayasa, maka betapa bodohnya pembuat rekayasa itu dan siapapun yang mempercayainya. Hasto Kristiyanto memang bisa memberikan berbagai bukti tentang adanya pertemuan itu, akan tetapi apa materi pertemuan itu pasti hanya bisa dibuktikan bila ada nota kesepakatan tertulis atau bukti rekaman yang tak terbantahkan, bila tidak ada dua hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa yang terjadi adalah sebuah rekayasa hukum untuk sebuah kriminalisasi dalam kekuasaan politik.
Hasto Kristiyanto juga pasti bisa merangkai adanya saksi ( palsu?) untuk mereka jadikan pembuktian atas isi kesepakatan antara dirinya yang mewakili PDIP dengan Abraham Samad, yang menguatkan bahwa Abraham Samad telah menawarkan barter perkara Emir Moeis dengan jabatan Wakil Presiden untuk dirinya. Akan tetapi itu SANGAT TIDAK MASUK AKAL SEHAT.
14250484971855591648
Menjadi masuk akal bila, adalah Hasto Kristiyanto yang menawarkan barter itu kepada Abraham Samad karena Emir Moeis bagi Hasto Kristiyanto adalah perkara besar yang mungkin melibatkan beberapa petinggi PDIP yang lain. Menjadi masuk akal pula bila PDIP melalui Hasto Kristiyanto yang melamar Abraham Samad sebagai Wakil Presiden dengan berbagai pertimbangan politik untuk kepentingan PDIP. Dimana imbalannya Abraham Samad dipasangkan dengan Jokowi sebagai Wakil Presiden.
Ada perhitungan rasional karena Abraham Samad merupakan Tokoh Muda yang sedang bersinar dan akan menambah elektabilitas Jokowi sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP. Kalau ini yang terjadi, maka tidak ada alasan bagi Abraham Samad untuk menolaknya walaupun posisinya saat itu adalah Ketua KPK. Semua memang sudah terjadi, akan tetapi masalah sesungguhnya perlu dilihat dengan logika yang rasional.
Gambar-gambar diatas menunjukkan betapa kecil peran Hasto Kristiyanto dalam kaitannya dengan hubungan antara Abraham Samad dengan PDIP. yang peran Hasto Kristiyanto hanya akan terbatas pada masalah teknis semata.
Dari gambar-gambar tersebut tampak bahwa bukan Abraham Samad yang melamar tapi Abraham Samad layak mendapat tawaran, walaupun bukan dalam kondisi final. Karena Politik itu memang sangat dinamis. Dan puncak elektabilitas dari hasil survey yang akan menjadi keputusan terakhir saat itu.
Tulisan terkait :
http://politik.kompasiana.com/2014/05/13/abraham-samad-cawapres-jokowi--652649.html
Salam prihatin untuk hukum yang tunduk pada kepentingan politik .