Isu kedaulatan pangan mengemuka tatkala Ganjar Pranowo membacakan pidato pada acara pengumuman Prof Mahfud MD sebagai Cawapresnya, Rabu (18/10/2023) di Jakarta. Dalam salah satu bait sambutannya, mantan Gubernur Jawa Tengah (2013-2018 dan 2018-2023) itu mengatakan,"Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital".
Berikutnya, Ganjar juga mengungkap jikalau saat ini dunia tengah menghadapi krisis iklim yang bisa mengancam manusia. Oleh karena itu ia bertekad, bahwa semua potensi alam Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dengan tetap memastikan kelestarian alam bagi generasi selanjutnya.
Topik mengenai kedaulatan (swasembada) pangan sebelumnya juga diulas Ganjar saat berbicara dalam Diskusi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Tampak bilamana Ganjar Pranowo, termasuk partai politik pengusungnya punya komitmen yang besar agar Indonesia berdaulat pangan. Sehingga kelak negara kaya dan besar ini mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri dan tidak sepenuhnya tergantung kepada negara lain.
Akses terhadap ketersedian (volume) dan keamanan (nutrisi, bebas dari zat berbahaya) merupakan kebutuhan yang krusial. Ancaman atau terganggunya distribusi terhadap kebutuhan mendasar bagi umat manusia ini bisa menjelma menjadi krisis atau permasalahan sosial. Sebagai contoh, kelaparan akibat kelangkaan atau tidak dapat diaksesnya sumber daya pangan dalam suatu negara berpotensi menyulut beragam kriminalitas, hingga konflik kekerasan. Tidak terkecuali memicu gejolak politik karena menurunnya kepercayaan dan kepatuhan rakyat kepada pemerintah lanyaran dinilai tidak mampu mengatasi gangguan atau memenuhi hak kehidupan masyarakat.
Adanya ancaman dan gangguan terkait dengan ketersediaan pangan dalam suatu negara dapat menjadi hal yang krusial. Terjadinya krisis pangan sudah barang tentu menyebabkan masyarakat dalam suatu negara akan terserang ancaman kelaparan.
Menurut United Nations Development Program (UNDP), selain keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan personel, keamanan pangan merupakan indikator utama dalam keaamanan manusia (human security). Sehingga sebagai rakyat kita memerlukan kehadiran negara buat memenuhi sekaligus melindugi hak dasar kita itu (pangan) dari pelbagai ancaman maupun situasi krisis.
Dengan begitu, apresiasi patut dilayangkan kepada Ganjar Pranowo yang mengedepankan isu kedaulatan pangan dalam cita-cita juangnya. Serta tekad yang kuat untuk membangun sistem politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang berdaulat juga stabil. Halmana sistem tersebut merupakan ikhtiar melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak warga negara yang paling asasi buat bertahan hidup.
Budi Satria -- Peminat Analitik
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H