Lihat ke Halaman Asli

Bang Pilot

Petani, penangkar benih tanaman, konsultan pertanian.

Sembilan Indikator Kebangkrutan NKRI

Diperbarui: 24 Juni 2015   06:55

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indonesian Goverment Shutdown at 2015

Hampir tiap hari kita disuguhi berita kasus korupsi oleh media massa.
Kasus korupsi yang dituduhkan kepada seluruh tataran pejabat publik,
mulai RI 10.550 (setingkat Kepala Desa), sampai kepada selevel RI 9.

Dan bila kasus Bank Century diusut tuntas secara adil dan jujur,
bukan tidak mungkin tersangka korupsi itu bisa merambah sampai
ke level RI 2, atau malah RI .....???!!#$%^&*

Nah, kalau sudah begini, saat tiga lembaga pemangku kuasa negara : legislatif,
eksekutif dan yudikatif; sudah tidak lagi dipercaya rakyat untuk menjadi
pemegang kedaulatan, maka apa yang harus dilakukan rakyat untuk menyelamatkan
NKRI ini? Apakah kita biarkan saja sampai NKRI sampai pada level 'shutdown',
seperti yang terjadi pada negara seberang yang besar lagi sombong itu?

Saat ini, indikator kebangkrutan pemerintah RI sudah semakin nyata.

1.Hutang luar negeri yang sudah berada jauh di luar ambang batas kemampuan bayar
finansial negara, yang per akhir Juli 2013 sudah menembus angka USD 259,54 miliar atau
Rp.2.983.000.000.000.(baca : dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga triliun rupiah).
Hutang itu terdiri dari hutang pemerintah sebesar USD 133 miliar atau Rp.1.435 triliun,
dan sisanya hutang swasta. (merdeka.com).

2.Angsuran pokok dan bunga hutang itu, yang jumlah seharusnya USD 36,7 miliar/tahun,
sudah tak mampu dibayar oleh negara dan swasta nasional.(Ucok Sky Khadaffi-Fitra).

Pada APBN 2013 proporsi yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Luar Negeri Negara
hanya bisa mencapai angka 113,2 triliun atau hanya kira-kira setengah dari seharusnya.
(Arif Novianto-pedomannews.com).

3.Belanja rutin negara yang jumlahnya sudah  mencapai angka Rp.241,1 triliun,
yakni untuk membayar gaji, tunjangan dan pensiun pegawai negara
termasuk TNI/Polri  dan pejabat negara. (pedomannews.com).

Negara kita memang termasuk negara gemuk yang kelebihan PNS. Namun
kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 'bejibun' PNS itu
sangat jauh dari harapan rakyat.

Berdasarkan hasil survei dari Word Bank tentang Pelayanan Publik pada tahun 2011,
Indonesia bahkan hanya menempati posisi ke-129 dari 183 negara.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline