H-1 pelantikan presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla berdasarkan hasil keputusan KPU (komisi pemilihan umum) dan MA (mahkamah agung) tahun 2014. Pelantikan yang akan dilaksanankan di gedung DPR/MPR senayan pada hari senin, 20 Oktober 2014 sudah ramai dengan berbagai macam persiapan. Persiapan pengamanan yang akan dikawal langsung oleh pasukan PASPAMPRES dan kapolri serta dibantu oleh kekuatan TNI sudah jauh-jauh hari direncanakan dengan matang. Pada pelantikan preseiden kali ini sangat berbeda dengan pelantikan presiden-presiden sebelumnya. Kali ini, pelantikan Jokowi-Jk sedianya akan dihadiri oleh beberapa petinggi negara-negara lain termasuk salah satu negara Adidaya yaitu Amerika Serikat. Jadi, pengamanan akan berlansung sangat ketat.
Berdasarkan informasi dari salah satu sumber menyebutkan bahwa pengamanan yang akan mengawal jalannya pelantikan Jokowi-Jk telah dipersiapkan 24.815 ribu personil yang terdiri dari Mabes Polri dan TNI. Berbagai alutista dipersiapkan bahkan sampai sniper disiagakan disejumlah titik untuk mengawal jalannya prosesi pelantikan presiden terpilih 2014 -2019 itu.
Jika melihat kondisi yang ada, muncul pertanyaan mengapa pemerintah mesti menyiapkan kekuatan penuh hanya untuk mengawal pelantikan presiden hasil pilihan rakyat? Apakah pemerintah takut pada rakyat yang justru memilihnya sendiri? Semua orang punya pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi pelantikan presiden terpilih kita.
Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia tidak aman karena pemerintahnya sendiri takut dengan rakyatnya sendiri. Dalam konsep “trias politika”, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pemerintah tidak sepatutnya untuk menggalang kekuatan yang besar hanya untuk mengawal pelantikan presiden karena rakyatlah yang menentukan pemimpinnya sendiri. Bahkan konsep kekuatan besar ini, menimbulkan kesan bahwa pemerintah siap berperang dengan rakyat. Kekuatan yang didukung oleh ribuan porsenil bahkan melebihi kekuatan negara yang sedang menghadapi masa perang sungguhan.
