Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang paling diidamkan diberbagai belahan dunia karena memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Istilah dari Rakyat oleh Rakyat Untuk Rakyat" pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Licon tahun 1863 dan telah menjadi semboyan yang mencerminkan esensi dari Pemerintahan Demokratis. Di Indonesia perjalanan demokrasi dalam memilih pemimpin memiliki sejarah panjang, penuh dinamika dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Sejarah Demokrasi Indonesia, Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem Pemerintahan, mulai dari kerajaan nusantara, Penjajahan, hingga terbentuknya Negara yang merdeka pada Tahun 1945 sejak proklamasi Kemerdekaan sistem demokrasi telah menjadi pondasi utama dalam tata kelola Negara namun perjalanan demokrasi di Indonesia tidaklah selalu mulus. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem Demokrasi parlementer, dimana Presiden memiliki kekuasaan yang terbatas dan parlemen memiliki peran yang dominan.
Sistem ini berlanjut hingga pada tahun 1959. Ketika Presiden Soekarno memberlakukan Dekrit Presiden dan mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada masa ini, pemilihan umum sebagai instrumen penting demokrasi mulai mengalami penurunan peran. Setelah berakhirnya era Soekarno, dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memasuki masa yang disebut orde baru dimana Pemerintah berfokus pada stabilitas Politik dan Ekonomi.
Pemilu tetap dilaksanakan namun banyak pihak yang mengkritik bahwa pemilu pada masa ini tidak sepenuhnya demokratis karena adanya kontrol ketat dari Pemerintah dan terbatasnya kebebasan partai politik serta media. Setelah jatuhnya orde baru tahun 1998 Indonesia benar-benar memasuki era reformasi dimana sistem demokrasi mulai dibangun kembali dengan lebih kuat.
Pemilu yang lebih transparan dan adil mulai diterapkan, dimana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih para pemimpin mereka baik di tingkat lokal maupun Nasional. Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Di Indonesia pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, wakil Presiden, anggota DPR, DPD serta DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi.
Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak suara mereka dan menentukan arah bangsa melalui pemimpin yang mereka pilih. Pemilih yang dipilih melalui mekanisme pemilu bukanlah sekedar represetasi formal dari kehendak rakyat melainkan juga mencerminkan dari harapan dan aspirasi masyarakat.
Dalam proses ini, rakyat memiliki peranan pentinguntuk menilai para kandidat baik dari segi kapabilitas, integritas maupun visi yang mereka tawarkan. Disisi lain, para kandidat dituntut untuk mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka layak untuk memimpin dan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya. Tantangan demokrasi dalam memilih pemimpin, meskipun demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan proses pemilihan pemimpin tidaklah bebas dari tantangan.
Salah satunya tantangan terbesar adalah politik uang, praktek ini sering kali mencerdai esensi dari demokrasi, dimana suara rakyat dapat dibeli dengan imbalan materi atau janji palsu. Fenomena ini tidak hanya merugikan rakyat dalam jangka pendek tetapi juga merusak kualitas pemimpin yang dipilih, karena mereka tidak dipilih berdasarkan kopetensi, melainkan kemampuan finansial.
Tantangan lainnya adalah polarisasi politik yang semakin tajam. Dalam beberapa tahun terakhir terutama pada masa pemilu masyarakat sering terpecah belah karena perbedaan pilihan politik hal ini bisa merusak kohesi sosial dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Selain itu masalah hoax dan disinformasi juga menjadi tantangan serius dalam proses demokrasi modern. Dengan kemajuan teknologi informasi berita palsu dan kampanye hitam dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, mempengaruhi opini publik dan menyesatkan pemilih dalam membuat keputusan.