Ignasius Jonan mentri ESDM menetapkan penyesuaian harga BBM Premium akan naik pukul 18:00, Rabu (10/10/2018) kemarin. Disambung satu jam kemudian oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi yang mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.
Berhubung minyak Premium bak salah satu dewa penguasa kehidupan selain nilai tukar dolar, maka segera berkembanglah isu isu miring seperti miskoordinasi, blunder pemerintah, mencuri simpati, sampai parodi lagu naik naik ke puncak gunung.
Harga minyak mentah yang mati suri selama dua tahun sejak Oktober 2015 hingga Oktober 2017 di level 40an dolar, sempat melenakan kita dan membuat adem ayem. Namun si crude ini mulai menggeliat dan mengamuk ke level dua kali lipat sekitar 80an dolar sekarang ini, membuat pemerintah cq PT Pertamina mengalami kemerosotan margin yang akut.
Hantu ketakutan yang dulu tidur mulai menampakkan seringainya, meskipun kita kura kura dalam perahu atau menenang nenangkan diri bahwa cairan berharga ini tidak akan mengalami kenaikan atau penyesuaian karena ada kekuatan komitmen pemerintah. Namun dengan harga minyak mentah saat ini, komitmen pemerintah untuk bertahan, seperti suara radio Hilversum dahulu kala. Kenceng pelan kenceng pelan.
Sampai datang berita diatas soal kenaikan harga Premium, masih dirasakan anxietasnya, meskipun kenaikan yang batal itu hanya sebesar 7% dari Rp.6500 ke Rp. 7000 (jamali) dn dari Rp.6450 ke Rp.6900 (luar jamali) , yang jauh lebih kecil dari appresiasi crude oil saat ini.
Lepas dari tinjauan teknis kelayakan kenaikan harga Premium yang bisa melebar kemana mana, kita kembali yuk ke sengkarut harga baru Premium yang tidak sampai seumur jagung bahkan seumur bakso. Mentri Jonan saya pikir tidak salah, menaikkan harga Premium sejak PP191/2014 bahwa Premium itu non subsidi, so kalo minyak mentah naik bisa saja ikut naik.
Pertamina yang sampai saat ini dirundung malang menanggung selish harga kalkulasi (HIP) Premium dengan harga yang ditetapkan Pemerintah tentu saja tertolong. Notabene juga margin yang disetor ke Pemerintah juga tertolong. Jadi saling tolong menolong tidak ada dusta diantara kita. Mentri Jonan kerja sesuai aturan dan cepat, lebih cepat dari presiden Jokowi. Tapi gagal maning son. Inipun kegagalan kedua bapak Jonan, serupa waktu membatalkan drive online, yang bertentangan dengan undang undang, juga dianulir presiden Jokowi. Kedua kegagalan dengan tanda kutip diatas, hanyalah masalah waktu. It's a matter of time dan time is money. Artinya muaranya akan berakhir sama, Cuma Jonan lebih cepat dari Jokowi. Apakah akan menolong keadaan? Ini waktu yang akan menentukan, apakah jika sekarang apakah jika ditunda.
Perkara kenaikan harga BBM sekarang sudah keniscayaan, menggoreng isu BBm diatmosfir crude oil yang digjaya menjadi hal yang kesiangan dan cepat basi. Terobosan untuk menjadikan BBM yang sustainable secara bisnis dan teknis lebih memberi konfiden kepada masyarakat ketimbang mengambil keuntungan politik karena dimanapun kita berpihak ujungnya kita mesti berbuat sesuatu ketimbang menangisi kenaikan minyak mentah.
Sudah beberapa tahun kebelakang pemerintah mendorong PT Pertamina untuk mandiri yang diharapkan bisa sejajar dengan perusahaan minyak plat merah negara lain yang lebih maju dengan cara ESDM berperan sebagai owner dan PT Pertamina sebagai kontraktor atau operator setara dengan kontraktor minyak asing. Beberapa blok besar di Sumatera dan Kalimantan yang habis masa kontrak dan ekspansi kilang atau kilang baru adalah peluang Pertamina dengan cara gandeng mitra atau PI (participating interest) sudah mulai dibuka pemerintah.
Penguasaan blok blok diatas bisa jadi merupakan kesempatan buat Pertamina untuk lebih cepat meningkatkan produk rata rata lifting yang menurun di target 2018 dan 2019 ini dikisaran 750 ribu barel, ketimbang explorasi baru yang tak kunjung bergerak.
Reaktivasi sumur sumur tua PHE area ONWJ atau WMO bisa mulai bangkit seiring harga crude yang diatas nilai break even, bisa menambah jumlah lifting.