Lihat ke Halaman Asli

Ihwal Rumah Gepeng Menteri Sosial Khofifah Umbar Omong Kosong

Diperbarui: 4 April 2016   09:12

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Recana rumah ini diperuntukkan bagi para gelandangan dan pengemis kawasan DIY, Lokasi di desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. Hingga sekarang bagunan ini mangkak, kosong tak berpenghuni. Foto Bewe"][/caption] Tahun 2015 kififah mengklaim telah memberikan pelayanan terhadap 2.000 anak jalanan gelandangan dan pengemis di enam rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

Kofifah menyebutkan hal itu dilakukan di Jawa Timur (Pasuruhan dan Malang) Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta serta Sumatra Barat (Padang) dalam forum ILC 29/3/2016.

Tanpa mengesampingkan daerah yang memang mencapai keberhasilan, ada potret sangat buruk terjadi di DI Yogyakarta.

RPSA yang dibangun dengan dana milyaran yang berlokasi di padukuhan Doga, desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, DIY, kosong tak berpenghuni.

Bangunan berukuran 9 X 6 meter berjumlah 50 unit, bediri di atas tanah SG. Luas area plus minus 5 Ha, hingga April 2016 tak terawat. Bahkan, bagunan yang ada di teras bawah sewaktu-waktu bisa ambrol karena tidak ada talud penyangga teras.

Mentri Kofifah, awal November 2015 memang datang ke lokasi RPSA di Nglanggeran, dengan kepentingan meresmikan bangunan tersebut. Terhadap pemukiman gepeng, kala itu Mensos memberi nama 'Desaku Menanti'.

Sesuai namanya perkampungan gepeng yang dibangga-banggakan Mentri Kofifah, masih tetap menanti, kapan bangunan tersebut ditempat-tinggali.

Informasi yang disajikan Senen, selaku Kepala Desa setempat, jalan masuk ke pemukiman belum diperkeras atau diperbaiki. "Selain itu, sarana air bersih serta listrik juga belum terpasang," parar Kepala Desa, Senin 4/4/2016.

Pada acara ILC, tayang 29 Maret 2016 silam Mentri Kofifah pamer memfasilitasi 2.000 gepeng dengan RPSA. Terkait dengan kasus DIY, omong besar itu patut dipertanyakan. Para gepeng yang dibilang dapat fasilitas RPSA, posisinya di mana saat ini juga tidak jelas.

[caption caption="Mensos Kofifah, saat meresmikan RPSA Desaku Menanti di DIY. Foto Bewe"]

[/caption] Mudilestari, seorang pengamat sosial dan politik berpendapat, bawa BPK sebaiknya menelusuri proyek pembangunan Desaku Menanti. Alasannya, Pemkab Gunungkidul, berdasarkan pengakuan Kadinsosnakertran, tidak dilibatkan. "Bangunan yang diresmikan Mentri Kofifah Noveber silam, termasuk proyek misterius yang gagal," ulasnya ketus.



BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline