Jakarta (13/9)-Nama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam bursa cagub/cawagub Pilkada DKI 2017 bukanlah hal yang baru. Sudah sejak sekitar satu tahun lalu, Saefullah disebut-sebut layak menjadi cagub atau cawagub DKI Jakarta.
Namanya sempat masuk dalam penjaringan awal Partai Gerindra bersama tujuh nama figur lainnya. Namun, ketika itu Saefullah menyatakan tidak akan ikut Pilkada DKI 2017 karena statusnya sebagai PNS.
Saefullah yang juga menjabat sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta ini bahkan disebut-sebut mendaftar ke penjaringan cagub lewat PKB. Spanduk dukungan terhadap Saefullah yang disandingkan dengan bacagub lain juga terpasang di sejumkah titik. Gerakan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai ‘Sahabat Saefullah’ pun sontak meramaikan jagad perpolitikan ibu kota negara. Hanya saja, Saefullah seolah masih malu-malu mengakui ingin maju dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.
Munculnya nama Saefullah menimbulkan riuh-rendah di tengah konstelasi politik yang sangat panas menyongsong Pilkada di DKI Jakarta. Saefullah yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta mulai mendapatkan kritik oleh beberapa pihak termasuk dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saefullah dinilai telah melanggar kode etik karena telah menunjukkan dirinya masuk ke gerbang politik di atas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.
Tuduhan ini juga semakin riak terdengar disaat maraknya dukungan dari masyarakat Jakarta kepada Saefullah untuk ikutserta maju dalam pentas Pilkada nanti. Gelombang masyarakat yang menyatakan diri mendukung Saefullah didasari oleh karakter dan track record yang sangat mumpuni dari beliau. Saefullah dianggap sebagai putra emas daerah yang layak tuk diusung mewakili aspirasi masyarakat DKI Jakarta.
Hangatnya kritik yang tertuju kepada Saefullah terutama dari Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta menuai respon dari Presiden Joko Widodo. Jokowi-lah yang pada saat itu berstatus Gubernur DKI merekomendasikan Saefullah (sebelumnya Walikota Jakarta Pusat) untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Jakarta. Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 95/M/2014 menjadi awal dimulainya jabatan Saefullah selaku Sekda di provinsi dengan APBD terbesar se-Indonesia.
Merespon komentar Ahok yang sesumbar ingin mencopot status Saefullah sebagai Sekda DKI Jakarta atas dasar konflik internal di pemerintahan ditambah dengan dugaan ikutserta dalam politik praktis, Jokowi tegas meyampaiakan bahwa Saefullah adalah pilihan tepat yang ia pilih pada saat itu dan tetap harus dipertahankan sampai dengan akhir masa jabatannya. Ia adalah sosok yang sesuai dengan kriteria Jokowi. Sosok yang lugas, sistematis dalam kerja, tidak terlalu banyak habis dalam agenda-agenda rapat, dan bermental layaknya CEO.
Jokowi seakan menapik seluruh ucapan sesumbar Ahok kepada Saefullah. Dukungan Jokowi kepada Saefullah tuk terus fokus sebagai Sekda DKI Jakarta mengindikasikan adanya konflik internal yang mulai mencuat antara Jokowi dan Ahok kini. Kita nantikan bagaimana manuver politik kotor Ahok selanjutnya tuk menggulingkan lawan politiknya. Kita saksikan saja!