DUKUNGAN TEKNOLOGI BERBASIS APLIKASI, UNTUK MENGANTISIPASI PENINGKATAN SUKU BUNGA KREDIT
Terjadinya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan permintaan kredit. Pada akhirnya menjadi salah satu cara terbaik bagi semua pemain dalam dalam industri keuangan agar bisa bersaing antara institusi pembiayaan perbankan dan non perbankan.
Seperti yang saat ini terjadi dalam industri pembiayaan nasional. Jika saat ini untuk kredit multiguna saja seperti Kredit Sebaguna Mikro ( Bank Mandiri :19,25% / tahun, Kredit Ruko BTN ( Bank BTN : 12,75%/tahun), Kredit Cinta Rakyat Jawa Barat ( Bank BJB : 12,5%/ tahun). Sedangkan untuk Kredit Angsuran Berjangka Mini ( KABM : 34% / tahun) dan untuk kredit dari non Bank BFI Finance ( 20,4%/ tahun ) dan SIFINO ( Sinarmas Multifinance : 19,5%/tahun).
Padahal kondisi ekonomi makro kita, sekalipun belum berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun setidaknya dengan tingkat pertumbuhan yang ada di kawasan Asia seperti yang disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB) dari hasil analis Asian Development Outlook 2019 justru kondisinya dibawah Indonesia.
Jika saat ini hingga memasuki semester ke- I tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,07persen. Sedangkan untuk kawasan Asia proyeksi ADB produk domestic bruto ( PDB ) di 10 negara di Asia Tenggara berada diangka 4,9% di tahun 2019. Namun sedikit naik prediksinya hingga memasuki tahun 2020 dengan kisaran angka 5,0%.
Ini membuktikan bahwa sejatinya perekonomian Indonesia hingga memasuki semester ke-1 tahun 2019 sudah cukup bagus jika dibandingkan untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia sebagai dampak dari perlemahan kondisi ekonomi raksasa Asia. Hanya memang, baiknya kondisi ekonomi makro yang ada di Indonesi hingga semester ke-I tahun 2019.Kurang bisa di maksimalkan dengan memainkan instrument yang mampu mentriger peningkatan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik hingga dia atas 5,07%. Padahal salah satu sektor yang bisa menjadi trigger untuk peningkatan itu adalah sektor pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan.
Melihat dari apa yang tersaji pada satu pembiayaan yaitu kredit. Memang kita bisa melihat bahwa tingginya tingkat suku bunga masih menjadi salah satu kendala yang bisa memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Karena aktivitas menjadi terhambat sebagai dampak dari kuranya pasokan sumber pendanaan yang bisa di serap pelaku industri.
Kondisi itu seperti terlihat dari deskripsi yang membentuk tingkat pertumbuhan ekonomi di angka 5,07%. Dimana prosentasenya adalah : dimana 2,75 persennya berasal dari konsumsi rumah tangga dan 1,65 persen dari investasi. Sementara sisanya 0,67 persen berasal dari sumber pertumbuhan lainnya. Artinya apa, kita masih melihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang di topang dari sumber pertumbuhan lain hanya sekitar 0,13% dari total pertumbuhan ekonomi secara global.
Itulah sebabnya, dengan tingkat suku bunga non perbankan bisa di turunkan maka bisa jadi peningkatan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional bisa di tingkatkan. JIka mungkin bahkan bisa menyamai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari konsumsi rumah tangga.
KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
Peran pemerintah dalam menata pertumbuhan ekonomi memang pada akhirnya menjadi salah satu strategi dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya memang perlu adanya kehati-hatian dari pihak pemerintah jika ingin mengambil satu kebijakan fiscal agar mampu menjadi trigger untuk peningkatan tingkat ekonomi secara nasional.
Ambil contoh kebijakan fiscal yang bisa dimainkan perannnya oleh pemerintah. Ada kebijakan bidang perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi serta pengelolaan utang dan surplus. Ada baiknya untuk membantu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional agar masyarakat dan pelaku bisnis bisa ikut dalam kondisi tersebut adalah dengan memainkan instrument yang pertama yaitu kebijakan fiscal dibidang perpajakan. Hanya memang perlu strategi jitu dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan sektor perpajakan.