Permintaan Maaf Pada PKI

Mahfud MD memperlihatkan dalam akun X nya Vidio Amien Rais yang mengatakan Kepres No. 17 tahun 2022 berisi permintaan maaf pada PKI. Dalam hal ini Mahfud mengatakan "Kepres No. 17 Thn 2022 berisi permintaan maaf Presiden Jokowi kpd PKI itu TIDAK BENAR. Kepres itu hny berisi pengakuan terjadinya pelanggaran HAM Berat atas 13 kasus. Presiden hrs mengakui krn itu adalah keputusan Komnas HAM.." Beliau menyampaikan ini pada tanggal 11 September 2024. 

Selanjutnya  Mahfud menulis "berdasarkan Tap MPR dan UU yang dibuat ketika Bpk masih memimpin MPR, yg berwenang menentukan terjadinya pelanggaran HAM Berat itu adl Komnas HAM. Presiden tdk boleh tidak mengakui. Dan atas langkah Presiden dgn Kepres No. 17/2022 Dewan HAM PBB scr resmi memberi apreasiasi kpd Indonesia.

Sblm Presiden mengeluarkan Kepres 17 tsb. memang ada yg usul agar Presiden meminta maaf kpd PKI tetapi usul itu DITOLAK. Ada juga usul agar Pemerintah menulis ulang sejarah 1965/1966. Ini jg kita tolak. Sebab jika Pemerintah yg menulis sejarah nanti bisa diubah lagi oleh Pemerintah berikutnya. Makanya kita hanya mengatakan, universitas atau lembaga Riset silakan saja menulis sejarah secara ilmiah, dana bisa dari Pemerintah utk riset. Tapi hasilnya tdk hrs merupakan pandangan pemerintah. Sejarah 1965/1966 sdh banyak ditulis dan versinya bermacam-macam. Silahkan kalau mau diteliti lagi scr ilmiah."

Tulisan Mahfud ini mengingatkan saya pada cuitan lama Ronal Christmas 30 September 2015 di akun twitter miliknya dengan nama pengguna @keisavourie ia mengatakan "Apakah kamu tau kalau sekitar sejuta orang Indonesia ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena dianggap PKI?." Ia melanjutkan "Seandainya memang anggota PKI yang membunuh 7 jendral, ya seharusnya para oknum pembunuh itu saja yang dihukum."dan Kei mempertanyakan "Kenapa harus semua anggota PKI ditangkap, disiksa, dan dibunuh, sampai keluarga-keluarganya?" Opini Kei dalam cuitannya cukup memberikan gambaran pada kita bahwa memang terjadi pelanggaran HAM di masa lalu, terutama pada anggota PKI dan keluarga mereka.