Setelah kemerdekaan telah ter-tapalkan, bangsa indonesia mulai merangkak dengan menyusun struktur kabinet pemerintahan, sebagai bangsa yang besar tentu tidak mudah meskipun susunan kabinet pemerintahan telah rampung di selesaikan, tokoh-tokoh bangsa yang dulu terlibat dalam masa-masa revolusi sebagian masuk ke sistem pemerintahan guna melengkapi perjuangan suatu negara dan sebagai bentuk pembuktian bahwa bangsa indonesia mampu untuk mengurus dan mengelola bangsanya sendiri.
Dalam beberapa rapat atau sidang dengan tokoh-tokoh bangsa yang bertempat di gedung Cuo Sangi In atau gedung Pancasila, dan kemudian Otto Iskandardinata mencalonkan Soekarno-Hatta sebagai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden, maka rakyat telah bersepakat bahwa Soekarno dan Hatta menjadi pemimpin bangsa ini, peristiwa tersebut tepatnya sehari setelah bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya yaitu pada 18 Agustus 1945, karena menurut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Soekarno-Hatta dinilai ideal untuk memimpin bangsa ini, mengingat pada saat itu bangsa indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menggerakkan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan indonesia.
Terpilihya soekarno-hatta di latar belakangi oleh pidato soekarno pada 1 Juni 1945 yang telah membuat kagum para peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada waktu itu, pada sidang tersebut soekarno manyampaikan gagasannya terkait pancasila sebagai dasar-dasar berbangsa dan bernegara, selain itu soekarno-hatta juga di lihat sebagai tokoh sentral gerakan indonesia yang palilng menonjol dan vital pada saat itu.
Pada era kepemimpinan soekarno yang di mulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi nasional dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta dan asing, meskipun langkah ini justru mengakibatkan krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar.
Sebagai negara yang baru saja merdeka dengan kondisi infrastruktur yang hancur akibat parang kemerdekaan serta perekonomian masyarakat yang belum stabil serta kelangkaan bahan pokok yang menjadi kebutuhan rakyat, menjadikan kondisi bangsa pada awal-awal kemerdekaan menjadi kacau, masalah kemiskinan dan kelaparan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan, belum lagi kondisi poitik indonesia yang rentan dengan berbagai macam konflik kepentingan sehingga menimbulkan konflik internal yang memakan banyak korban jiwa sehingga kesejahteraan masyarakat terabaikan.
Kondisi buruk ini ditambah lagi dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di antaranya, kebijakan ekonomi yang mengharuskan izin dari pmerintah belanda yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan belanda kembali beroperasi dan negara indonesia harus menanggung hutang Hindia Belanda sebesar 1,13 Miliar dolar AS. Untuk ukuran negara yang baru lahir tentu ini sangat membebani seluruh bangsa indonesia, dan memperparah penderitaan-penderitaan rakyat.
