Kebijakan yang lincah atau agile menjadi trendsetter bagi berjalannya reformasi birokrasi negara ini. Mau tidak mau, pemangku kebijakan saat ini dihadapkan pada dunia yang semakin dinamis dan penuh gejolak. Tidak sebatas pada perkembangan teknologi yang semakin cepat, tapi juga menghadapi tuntutan era baru pasca pandemi covid-19.
Pemangku kebijakan perlu lincah (agile) dalam menghadapi itu semua. Inovasi kebijakan melalui penerapan teknologi informasi bukan lagi pilihan, tapi sebuah keniscayaan. Teknologi informasi bisa memangkas birokrasi menjadi efektif dan efisien. Hemat biaya dan mudah diakses oleh semua kalangan.
Teknologi informasi memiliki peran penting dalam proses transformasi kebijakan yang agile. Saat ini, pemangku kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan pola - pola lama yang birokratis dan lamban. Karena dunia ini telah berjalan dengan cepat. Apalagi dunia bisnis di sektor teknologi informasi telah menghegemoni dunia dan siap menggenggam semua transaksi bisnis hanya berbekal smartphone. Karena itu, bila pemangku kebijakan tidak melakukan inovasi dan transformasi secara cepat, maka output dan outcome dari kebijakan tersebut akan terasa usang. Bahkan cenderung diabaikan oleh masyarakat.
Kebijakan itu bukan sebatas pada aturan - aturan kaku yang menghambat inovasi. Tapi kebijakan seyogyanya bisa merangsang bertumbuhnya inovasi. Apalagi di era pandemi ini. Berbagai sektor perekonomian masih terseok - seok pertumbuhannya. Perlu mendapat rangsangan kebijakan yang inovatif supaya bisa bertumbuh minimal seperti sebelum terjadinya pandemi. Syukur - syukur bisa bertumbuh lebih besar lagi.
Akhirnya, kebijakan yang lincah (agile) memiliki relevansi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan bisa menjawab tuntutan dunia pasca pandemi covid-19. Semoga, semua pemangku kebijakan adalah orang - orang yang lincah dan inovatif sehingga membuahkan kebijakan yang layak untuk diperjuangkan.
