Pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum harus diselesaikan sedemikian rupa sehingga hukum positif, yang dijamin dengan undang-undang dan kekuasaan, didahulukan sekalipun tidak adil dan tidak tepat isinya, kecuali jika pertentangan antara hukum positif dan keadilan telah mencapai batas tertentu. tingkat yang tidak dapat ditolerir bahwa hukum sebagai 'hukum yang salah' harus mengalah pada keadilan.
Tidak mungkin untuk menarik garis yang lebih tajam antara kasus ketidakadilan hukum dan undang-undang yang berlaku meskipun kontennya salah; tetapi batas lain dapat ditarik dengan sangat tajam: di mana keadilan bahkan tidak diupayakan, di mana kesetaraan, yang merupakan inti dari keadilan, secara sadar diingkari ketika hukum positif ditegakkan, maka hukum itu tidak adil.
Positivis hukum terkemuka Hans Kelsen mengatakan: "Sebuah norma hukum tidak berlaku karena memiliki konten tertentu tetapi karena ia dibuat dengan cara tertentu. Karena itu, konten apa pun bisa benar. Pemisahan positivis hukum antara hukum dan moralitas disebut dalam sains sebagai "tesis pemisahan. Kelsen memahami norma hukum yang berarti bahwa sesuatu harus terjadi atau terjadi, khususnya bahwa seseorang "harus berperilaku" dengan cara tertentu. Oleh karena itu, suatu norma hukum juga berlaku dalam pengertian obyektif dan tidak hanya dalam pengertian subyektif, karena suatu konstitusi memberikan pengertian subyektif ini kepada tindakan legislatif. Kelsen menyimpulkan pembenaran hukum positivistik ini - dan dengan demikian juga formula yang meniadakan analitik dengan moralitas dari rangkaian pemikiran berikut:
Misalnya, jika bertanya kepada seorang hakim mengapa perbuatan hukum yang menghukum kejahatan terpidana dengan hukuman mati bukanlah pembunuhan melainkan hukuman, dia akan menjawab sebagai berikut:
Keyakinan bukanlah pembunuhan, tetapi hukuman, karena pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilarang oleh norma hukum dan karenanya ditetapkan sebagai tidak seharusnya. Norma larangan ini ada dalam hukum pidana oleh karena itu telah dimodifikasi secara positif. Hukum pidana berlaku karena disahkan oleh suatu norma konstitusi negara. Seseorang dapat melanjutkan rantai pembenaran ini tanpa batas dan, untuk pembenaran suatu norma, mengacu pada norma dasar yang lebih tinggi atau lebih tua secara historis. "Alasan berlakunya suatu norma hanya dapat berlakunya norma lain." Jalan lain hanya dapat dipikirkan sampai akhir jika seseorang menyadari norma dasar yang mengesampingkan akhirnya melegitimasi keyakinan terdakwa atau sesorang bersalah.
Penyelidikan atas pertanyaan apakah implikasi untuk hubungan analitis antara hukum dan moralitas dapat ditarik dari penggunaan sehari-hari istilah "hukum" telah menunjukkan setidaknya kecenderungan untuk menggabungkan dua istilah dalam bahasa sehari-hari telah muncul telah menjelaskan hubungan ini sebagai aktivitas "empiris".
Adalah tugas sains untuk menspesifikasikan dan menguji secara kritis penggunaan bahasa oleh orang awam. Pada dasarnya, dua aliran pemikiran dapat dibedakan dalam diskusi ilmiah tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Sebagai aturan, kedua posisi melihat diri mereka sebagai posisi berlawanan yang saling eksklusif. Kaum positivis hukum menyangkal adanya hubungan antara hukum dan moralitas. Sarjana hukum kodrat, di sisi lain, menegaskan hubungan ini. Untuk mendapatkan selangkah lebih dekat ke jawaban atas pertanyaan analitik antara hukum dan moralitas, ada baiknya mencari pemahaman awal konseptual.
"Kita harus bertanya pada diri kita sendiri apakah kita menggunakan istilah-istilah dalam konteks khas penggunaannya sedemikian rupa sehingga ada implikasi yang benar secara analitis di antara mereka. Timbul pertanyaan tentang hubungan sifat konseptual di mana bujangan belum menikah karena alasan analitis tentang bagaimana hukum harus melibatkan moralitas? Apakah mungkin untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertanyaan tentang keterikatan hukum dan moralitas melalui analisis linguistik penggunaan istilah?
Karena penentuan hubungan hukum dan moral lebih rumit daripada, misalnya, hubungan antara bujangan dan belum menikah, meja dan perabot, ada baiknya melihat penggunaan biasa sebagai titik awal analisis. Dalam penggunaan sehari-hari istilah hukum dan moralitas, ini sering dicampuradukkan.
Afinitas linguistik dari istilah hukum dan keadilan, misalnya, menggoda mereka untuk menghubungkannya dalam hal konten - yaitu bahwa keadilan juga dianggap sebagai bagian dari hukum. Jadi seolah-olah seseorang membaca persyaratan moral keadilan ke dalam konsep hukum. Apa hubungannya ketika kita membedakan antara yang benar dan yang salah? Apakah konsep benar dan salah saling eksklusif? Jika benar dan salah adalah dua konsep yang saling eksklusif, apakah, misalnya, ketidakadilan Nazi sama sekali tidak benar? Awalan -"un" rupanya tidak dimaksudkan sebagai negasi dari karakter hukum.