Saya berharap para punggawa Negara bisa sukses memindahkan ibu Kota tersebut. Namanya juga harapan, tentu saja berbeda dengan fakta. Supaya harapan bisa sesuai dengan fakat, maka harus memahami hakekat [a] Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah "Berbeda-beda tetapi tetap satu.
Artinya lain daerah, lain kebudayan dan peradabannya, lain lubuk lain ikannya, dst. Maka harus diakui Tanah Air Kalimantan, dengan Tanah Air di Jawa Sumatera, Sulawesi, Papua, Maluku dan seterusnya memiliki ontologis metafisis yang berbeda. Namun secara rasional ia tetap satu Indonesia.
Kata Indonesia sendiri berasal dari hasil pemikiran barat rasional semenjak Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908.
Maka dengan kata ini Indonesia memiliki dua makna setidaknya [1] makna [konteks metafisik atau mistos, atau makna mistik], atau kemudian disebut kearifan local, dan [2] makna penggunaan fakultas akal budi atau rasionalisme.
Saya rasa secara umum para punggawa hanya menganalisis pada aspek logika semata mata tanpa atau belum melakukan analisis pada sisi non rasional. Karena semua umat manusia kota,
Negara tidak sepenuhnya dikelola dengan rasionalitas. Semua diskusus di Indonesia idialnya memperhatikan dua esensi ini. Antara yang rasional dan irasional, antara kelihatan dan tidak kelihatan, antara yang real dan non real.
screenshoot pribadi
Perpaduan dua ini atau melampaui menghasilkan apa yang disebut memahami. Kemudian Wilhelm Dilthey (1833-1911), metode Geisteswissenschaften, (ilmu batiniah) atau Naturwissenschaften [ilmu sebagi alasan penjelasan].
Dan persis disini saya merasa dan menduga ada tugas punggawa Negara untuk memahami Tanah Air Kalimantan pada cara padang secara lengkap dan utuh belum dilakukan secara memadai.
Baca juga: Paradoks Pemindahan Ibu Kota Baru Republik Indonesia
Tidak cukup analisis ini saya menyebutnya menghasilkan "Paradoks" Pemindahan Ibu Kota Baru Republic Indonesia dengan rerangka metode Geisteswissenschaften (ilmu batiniah].
Saya belum pernah membaca secara lengkap dan utuh kajian pemerintah atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemudian dilakukan validitas Hegelian semacam antithesis untuk menghasilkan sintesis kajian.