Kabinet Gaduh Jilid Dua

Tampaknya pak Jokowi memang berbakat mempunyai kabinet yang bernuansa gaduh.

Beberapa saat yang lalu, kabinet pak Jokowi dikritik orang karena ada kegaduhan yang menghebohkan, terutama antara menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Sekarang mereka telah dipensiunkan dari kabinet.

Setelah ada perombakan kabinet, akhir-akhir ini tampaknya ada tanda-tanda kegaduhan jilid dua. Gejala Kegaduhan yang ini adalah antara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, dengan Mendikbud baru, Muhadjir.

Bebarapa saat yang lalu, Menko PMK menyatakan bahwa FDS jangan dilaksanakan tanpa didahului kajian yang mendalam. Begini pernyataan Menko PMK selengkapnya:

”Jadi saya berharap Kemendikbud membatalkan dulu rencana tersebut. Tentu saja tidak mungkin melakukan itu secara tiba-tiba karena butuh telaahan dan kajian mendalam,” ujar Puan seusai peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Stadion Manahan Solo kemarin. Sumber.

Di lain pihak, Mendiknas Muhadjir tetap bersikeras bahwa FDS akan jalan terus, dan bahkan mengaku tidak mempersoalkan pro kontra yang muncul di masyarakat. Sumber. Mungkin sikap keras kepala sang menteri ini karena katanya FDS telah disetujui oleh Wakil Presiden. Sumber.

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan logis, Muhadjir ini pembantu Presiden atau pembantu Wakil Presiden? Mengapa tiba-tiba ada persetujuan Wakil Presiden, tapi tanpa pernyataan persetujuan dari Menko PMK? Pertanyaan ini muncul karena seharusnya gagasan mendikbud seharusnya sejalan dengan gagasan Menko PMK. Bukankah Menko PMK merupakan koordinator Mendikbud? Apakah dalam waktu dekat akan ada penggantian mendikbud atau menko PMK? Yang mana yang diganti?

Sebagian besar rakyat Indonesia merasa Anis Baswedan sudah bagus sebagai Mendikbud, tapi diganti. Logikanya, sang pengganti harusnya lebih bagus. Memang benar, sang penggantinya ini lebih bagus, tapi hanya dalam hal bikin gaduh.

Mudah-mudahan kegaduhan ini berhenti atau dihentikan pada tahap gejala saja. Sebab kalau diteruskan hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Sungguh, rakyat sudah bosan dengan kegaduhan yang tidak perlu.

Sudah gitu aja.