Kanwil Kemenkumham Sulut Teken Kerja Sama Penghormatan HAM di Dunia Usaha

Badiklat Kumham Sulut

Badiklat Kumham Sulut

Badiklat Kumham Sulut

Badiklat Kumham Sulut

Badiklat Kumham Sulut

Manado (26/11) -- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun, melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait penghormatan HAM di dunia usaha. Acara berlangsung di Hotel Aston Manado pada dengan melibatkan PT Cargill Indonesia Amurang dan PT Bank Syariah Indonesia Area Manado sebagai mitra.

Dalam sambutannya, Ibu Imelda Tandako, perwakilan PT Cargill Indonesia Amurang, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. "Kami merasa terhormat karena perusahaan kami dipilih sebagai percontohan dalam implementasi penghormatan HAM di dunia usaha," ujar Imelda.

Sementara itu, Tengku Chandra Husnadi dari PT Bank Syariah Indonesia Area Manado mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kemenkumham. "Sebagai perwakilan sektor jasa keuangan, kami berterima kasih telah ditunjuk menjadi mitra dalam kerja sama ini. Kami siap mendukung implementasi penghormatan HAM di dunia usaha," katanya.

Kakanwil Ronald Lumbuun menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sektor usaha. "Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diimplementasikan secara nyata. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, Kami berkomitmen mendorong penerapan P5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM) secara optimal di Provinsi Sulawesi Utara sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat dari implementasi prinsip-prinsip tersebut," tegas Ronald.

Dirangkaikan  dengan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024, dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, John Batara Manikallo, Dalam agenda rapat, sejumlah poin penting dibahas, di antaranya realisasi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara rinci berdasarkan data OMSPAN hingga tanggal 25 November 2024, evaluasi terhadap RPD yang belum terealisasi untuk periode 26-30 November 2024, serta pemenuhan data dukung Pembangunan Zona Integritas.

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang didampingi  Kepala Subbagian Tata Usaha, Fetty Helby Wantania menjelaskan progress capaian realisasi  Balai Diklat termasuk kegiatan yang direncanakan pada bulan Desember 2024.

Diharapkan melalui rapat ini, seluruh satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham Sulut dapat mengoptimalkan pelaksanaan anggaran secara efisien dan efektif, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga Kanwil KemenkumhamSulut dapat meraih posisi 10 besar penyerapan anggaran ningkat nasional di akhir November ini.