Tadi malam, Kamis, 4 Maret, SBY menyampaikan pidatonya menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR RI tentang Kasus Bank Century, yang pada akhirnya, melalui voting, memenangkan fraksi oposan yang terdiri dari Golkar, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra, dan yang akhirnya didukung juga oleh PPP, dengan memperoleh 315 suara, berbanding 212 suara untuk Demokrat, PKB dan PAN. Jelas pihak yang menyatakan bahwa bail out itu ada masaalah, melanggar hukum, memperoleh kemenangan yang sangat telak.
Dalam pidato tersebut, dengan sangat jelas SBY menyatakan bahwa dia menghormati keputusan DPR yang menyatakan bahwa terjadi penyimpangan dalam penggelontoran dana sebesar 6,7 triluan itu. Namun SBY juga dengan sangat jelas menyatakan akan mempertahankan Boediono dan Sri Mulyani sebagai Wapres dan Menteri Keuangan, bahkan menyebut mereka sebagai “putra-putra terbaik bangsa”
Dari pernyataan ini, sudah sangat jelas, siapa yang selama ini ”menginstruksikan”agar Partai Demokrat berusaha dengan segala cara agar sidang paripurna DPR memilih Opsi A, yaitu tidak ada masalah dengan bail out atau penggelontoran uang rakyat sebesar 6,7 triluan itu. Sudah sangat jelas siapa yang menyuruh Fraksi Partai Demokrat di Pansus Bank Century untuk melakukan:
- Menawarkan 6 (enam) kursi kepada PDIP melalui staf khusus kepresidenan
- Mengancam akan melakukan resufle Kabinet
- Mengancam Aburizal Bakrie masalah pengemplangan pajak
- Melakukan lobi-lobi yang panjang, melelahkan dan membosankan, termasuk mengapa Ketua DPR RI mengetuk palu secara sepihak untuk mengakhiri sidang paripurna DPR hari pertama, dan melakukan lobi-lobi yang yang panjang pada hari kedua, sehingga sidang diskors beberapa kali.
- Dan lain-lain
Ini artinya SBY secara terang-terangan kecewa atau tidak setuju dengan hasil keputusan sidang paripurna DPR itu. Ini artinya sang persiden membuka ”front” terhadap DPR. Hal ini pasti akan menyulitkan posisi SBY sendiri dalam membuat atau megusulkan sesuatu yang memerlukan persetujuan dari DPR, seperti Anggaran Belanja Negara, mengusulkan para pejabat tinggi negara seperti Gubernur Bank Indonesia, Ketua KPK, Duta Besar (kalau tak salah), dll.
Artinya pemerintahan SBY akan lebih sulit dan alot ke depan, karena akan menghadapi lebih banyak masalah. Disamping itu akan lebih banyak demo-demo di seluruh Indonesia, yang menguras banyak biaya, waktu dan tenaga, termasuk mengerahkan kepolisian RI yang harus mengamankan demo-demo tersebut. Apabila demo-demo ini ditunggangi oleh pihak ke-tiga baik dari dalam maupun luar negeri (tidak tertutup kemungkinannya), maka sudah dapat dipastikan keamanan dan ketentraman rakyat akan terganggu. Sedikit banyak sektor ekonomi akan terganggu juga. Investor asing enggan masuk untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan mengalihkannya ke negara lain yang lebih kondusif dan menguntungkan. Dan kalau Indonesia kaos atau kacau (mudah-mudahan ini tidak terjadi), bagaimana pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan efektif? Kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Keuangan ke daerah, pasti dan pasti akan selalu menghadapi demo besar-besaran. Sudah terjadi kerusuhan di Makassar, yang sedikit banyak ada hubungannya dengan kasus Bank Century.
Apa yang harus dilakukan SBY (Pemerintah) untuk sedikit menenangkan dan meredam efek negatif dari semua ini?. Tidak lain, bahwa Pemerintah harus benar-benar berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dalam penghasilan, pelayanan kesehatan dlsb. Kenaikan gaji pegawainegeri terutama golongan rendah segera direalisir.Sebaliknyakenaikan gaji para pejabat tinggi sebaiknya ditunda, termasuk gaji Persiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR dll, gaji mereka sudah sangat tinggi. Untuk anggota DPR sebagai contoh, untuk biaya listrik saja disediakan dana 4 (empat) juta per bulan, sementara gaji PNS (total) ada yang kurang dari 2 juta, apalagi karyawan swasta yang punya gaji kurang dari 500 ribu per bulan.
Disamping itu, hendaknya pembelian pesawat kepresidenan, rehabilitasi pagar istana dan pengeluaran-pengeluran oleh pejabat tinggi yang menyakiti hati rakyat hendaknya dibatalkan atau ditunda sampai perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia benar-benar telah membaik.
Pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk tindak lanjut memproses secara hukum semua pejabat atau orang-orang yenag diduga terlibat dalam kasus Bank Century, termasuk Boediono dan Sri Mulyani. Aliran dana bail out Bank Century harus dibuka seterang-terangnya, yang tidak mungkin ditelusuri oleh Pansus yang waktunya terbatas hanya dua bulan. Buktikan bahwwa memang tidak ada satu sen-pun dana yang masuk ke rekening Partai Demokrat atau tim sukses atau simpatisan SBY-Boediono saat Pilpres. Jangan lagi ada usaha untuk menutupinya.
Dalam hal kabinet, hendaknya SBY tidak serta-merta mengganti para Menteri yang berasal dari Partai yang ”membelot” terkait dengan masalah Bank Century, khusunya dari Golkar, PKS dan PPP. Malah mereka ini harus dipertahankan, karena mereka lah teman yang sejati. Teman yang baik adalah, yang mengingatkan kita bila kita berbuat salah, bukan teman yang suka ”cari muka”, musang berbulu ayam. Dia-lah Hatta Rajasa dan Muhamin Iskandar (maaf kalau harus mneyebut nama). Kalau mau resufle Kabinet, lakukan bila menteri ybs dinilai tidak mampu atau melanggar hukum seperti korupsi, bukan karena partainya ”membelot” kasus Bank Century.
Kalau semuanya ”clear”, maka unsur-unsur penolakan itu pasti akan hilang dengan sendirinya, dan SBY dan memerintah dengan lebih tenang. Semoga.
Oleh: Bakaruddin Is