Memang harus di akui bahawa Partai Politik masih sanggat dominan dalam memainkan peran-peran startegis berbangsa dan bernegara, di negara penganut demokrasi keberadaan Partai menjadi wajib. hingga memainkan peran penting dalam mengatur urusan dan kepentingan publik menjadi keharusan dan mendapat legitimasi konstitusi.
Pasca runtuhnya rezim Orba pada 1998, di tandai Reformsi menjadi era baru kehidupan berbangsa dan bernegara. tatkala kran Demokrasi di buka seluas-luasnya, elemen penting Demokrasi yang paling di untungkan adalah Partai Politik. Fakta kemudian Indonesia sebagai negara penganut sistem Demokrasi tumbuh dan menjamurnya Partai Politik tidak mungkin di hindari.
namun ada kondisi di mana menjamurnya Partai Politik seiring waktu tidak kemudian simetris dengan kondisi Sosial dan kondisi Politik bangsa hari ini. Kehadiran dan menjamurnya Partai Politik sejauh ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar mayoritas rakyat.
Justru di lain pihak ada anggapan bahwa hanya Partai Politik menjadi satu-satunya instrumen efektif guna memperjuangkan kepentingan publik!
Pernyata di atas sepenuhnya Aksiomatik, karena sejauh ini belum ada istrumen selain Partai Politik khususnya Indonesia yang bisa kita gunakan sebagai istrumen memperjuangkan kepentingan publik. Lepas dari itu, kita di perhadapkan dengan situasi lain yang sangat kontradiktif, Partai Politik hari ini hampir rata-rata berisi elit-eliit yang banyak tersandung masalah pidanan korupsi.
Alih-alih memperbaiki dan menaikan kualitas Partai Politik mengadopsi rumusan-rumusan Partai moderen dengan mekanisme dan formulasi di sesuaikan dengan konteks zaman, malah suburnya prilaku koruptif yang melibatkan petingi-petinggi Partai pula.
Lepas dari semua problematika ke-partai-an yang ada, menelisik lebih jauh Pilkada serentak tahap ke II 2017 mendatang, khususnya DKI Jakarta dengan amosfer politik yang sudah memanas sejak awal akan menjadi menarik di simak. Adu kekuatan antara Partai tak dapat di hindari.
Dinamika Politik Pilkada DKI Jakarta
Pada tanggal 21 September/2016 nanti pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah akan di langsungkan untuk Pilkada tahap II pada 2017 mendatang oleh KPU DKI Jakarta, hajatan demokrasi yang akan berlangsung serentak Se-Indonesia ini yang kurang lebih sebanyak 101 Pilkada akan di selengarakan. Namun publik betul-betul tersedot oleh pemberitaan media atas kontestasi Pilkada Jakarta.
Setelah memutuskan dirinya untuk tetap mengikuti kontestasi dalam merebut posisi Jakarta 1 Ahok ahirnya di serang dengan berbagai issu. Alih fungsi lahan sumber waras yang kini menjadi RS, hingga reklamasi teluk Jakarta, serta penggusuran yang di suguhi kehadapan publik. Ahok pun menjadi figur yang rentingnya paling tinggi dalam pemberitaan media, terlepas trendnya positif atau negatif itu soal lain. Media betul-betul menjadi istrumen efektif dalam kalanalisasi menggring opini serta menyedot perhatian publik.
Ahok sebtulnya dari awal di dukung komunitas relawan teman Ahok untuk maju menggunakan jalur Independen, yang akhirnya menuai protes dan menjadi polimik atas keabsahan dukungan mengunakan KTP sebagai sarat formil yang harus di lengkapi sebagai bakal calon, kini harapan itu pupus dan harus di usung oleh Partai Politik.