Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden"Joko Widodo", sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 telah memicu kontroversi dalam kancah politik Indonesia dan menimbulkan kecurigaan publik atas niat kepala negara membangun dinasti politik. Gibran, wali kota Solo, yang menjadi pasangan Menteri Pertahanan Prabowo, telah meretakkan hubungan antara Jokowi dan partainya sendiri.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan orang yang berpengalaman menjadi kepala daerah maju sebagai capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Putusan ini diisukan menjadi karpet merah bagi putra sulung presiden Joko Widodo. Pandangan masyarakat kepada Gibran yaitu seakan-akan mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Masyarakat menyebut Gibran mengikuti Pilpres karena kekuasan sang ayah. Sebanyak 48,9 persen responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi bakal calon wakil presiden di Pemilu 2024. Sebanyak 38,2 persen menilai pantas dan 12,9 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu. Alasan Gibran tidak pantas menjadi cawapres karena dianggap terlalu muda dan belom cukup pengalaman menjadi pejabat publik.
"Menurutku [Gibran] secara fungsional baru 2 tahun menjadi pemimpin daerah, belum memiliki banyak pengalaman, apalagi baru menjabat satu periode. Untuk pengalaman dan sistem kenegaraan masih kurang. Tidak main-main memimpin negara,". Secara pengalaman jauh kalau dibandingkan dengan cawapres pak Mahfud MD yang sudah merasakan asam manisnya triaspolitika. Masyarakat Indonesia sejauh ini, menganggap politik Indonesia sebagai dinasti politik yaitu sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.
