Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan sebuah negara agar masyarakatnya dapat memanfaatkan potensi dan kemampuan mereka untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dapat mandiri. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas serta taraf hidup mereka tanpa harus lagi bergantung terhadap bantuan dari pemerintah.
Untuk itu, dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya harus ada upaya sungguh-sungguh baik dari pemerintah, masyarakat, serta pelaksana karena menciptakan suatu masyarakat yang berdaya tidak semudah membalikkan telapak tangan tetapi harus ada kerja keras, semangat, serta adanya partisipasi.
Untuk itu, pemerintah dan pelaksana harus menciptakan program-program serta kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian dengan kondisi masyarakat ini dimaksudkan karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan keberagaman suku, budaya, ras, dan kondisi alam.
Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki perbedaan topografi yang menyebabkan kondisi pada kedua gambaran masyarakat tersebut berbeda.
Dari gambaran tersebut berarti tantangan yang harus dilakukan pemerintah ataupun pelaksana serta para stakeholder adalah bagaimana menciptakan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang harus dilakukan pun adalah bottom-up karena dalam hal ini masyarakatlah yang menyampaikan apa kondisi serta permasalahan yang mereka hadapi. Program-program yang harus diciptakan pun berarti harus menyuarakan suara masyarakat.
Dalam hal ini masyarakat sebagai objek pemberdayaan pun dituntut aktif berpartisipasi serta para pelaksana harus membimbing masyarakat dengan keatifan serta pemahaman mereka dengan pelan-pelan dan penuh kesabaran agar masyarakat secara perlahan dapat mandiri tanpa bergantung lagi terhadap pelaksana pemberdayaan.
Jika kita lihat, maka tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sangat beragam, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah, pelaksana, dan para stakeholders.
Umumnya permasalahan ini adalah permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan umumnya dapat dilakukan penyelesaiannya. Namun, pernahkah terbayangkan sebelumnya bagi pemerintah, pelaksana, dan stakeholder menghadapi tantangan baru dan belum pernah terjadi sebelumnya?
Dua tahun belakangan ini dunia dihebohkan dengan munculnya pandemi covid-19 yang berdampak dalam berbagai aspek secara global. Menurut World Health Organization (WHO) COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.
Dampak dari adanya pandemi tersebut membuat banyak negara di dunia menerapkan kebijakan karantina bagi para warganya dan juga menutup perbatasan negara untuk mencegah penularan covid 19. Indonesia merupakan negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa kali pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya seperti memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun PPKM (Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
Kebijakan tersebut menyebabkan dampak yang besar dalam banyak bidang. Dalam bidang ekonomi misalnya, terjadi peningkatan angka kemiskinan. Peningkatan kemiskinan ini kebanyakan disebabkan karena banyaknya pekerja yang di PHK yang akhirnya menyebabkan angka pengangguran pun meningkat.