Masalah Pariwisata di Provinsi Maluku Adalah Masalah Kita Bersama

Ayo Dukung Pariwisata di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku, di Indonesia Bagian Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya dengan berbagai obyek wisata, baik berupa panorama alam maupun bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Selain objek wisata alam, beberapa peninggalan zaman kolonial yang masih terpelihara dengan baik hingga sekarang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bahkan dibeberapa daerah, pariwisatanya sudah terkenal sampai mancanegara, seperti Taman Laut Manuala, Pantai Pasir Panjang, Pintu Kota – Ambon, dll. Berdasarkan Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Maluku, bahwa terdapat sekitar 302 pariwisata Provinsi Maluku yang terdiri 20% potensi wisata sejarah, 15,2% potensi wisata budaya, potensi wisata alam (28%), potensi wisata bahari (36,6%) dan potensi wisata buatan (1,8%).
Berdasarkan Paraturan Pemerintah RI Nomor : 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2015, di Provinsi Maluku telah ditetapkan 1 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Ambon -  Bandaneira dan 5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bandaneira dan sekitarnya, KPPN Ambon dan sekitarnya, KPPN Buru dan sekitarnya, KPPN Manusela – Masohi dan sekitarnya, KPPN Tanimbar dan sekitarnya dan KPPN Kao dan sekitarnya, serta 1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu KSPN Bandaneira. Ditetapkannya 1 DPN, 5 KPPN dan 1 KSPN di wilayah Provinsi Maluku, karena dinilai memliki beberapa daya tarik wisata seperti bentangan alam, wisata bahari/pantai, flora fauna, taman nasional, situs sejarah/tempat ibadah, adat istiadat, seni kerajinan, museum dan taman bertema. Sedangkan untuk mengembangkan potensi wisata Maluku, menurut rencana akan dikembangkan aksebilitas jalan arteri, jalan kolektif, jalan lokal, Bandar Udara, pelabuhan laut dan penyebrangan, hub kota terseir, jalan antar hub dan koridor antar pariwisata.
Letak geografis Provinsi Maluku berupa gugusan pulau-pulau kecil belum didukung dengan infrastruktur pelabuhan dan Bandar Udara yang memadai. Bandar Udara Pattimura yang terletak di Pulau Ambon merupakan satu-satunya Bandar Udara terbesar yang menjadi pintu masuk ke Provinsi Maluku dengan frekuensi  penerbangan relatif rendah. Sementara meskipun Maluku ditetapkan sebagai DPN, namun Bandara Ngurah Rai – Bali sebagai DPN utama nasional, penerbangan langsung ke Maluku hanya 4 kali penerbangan langsung per hari yang dilayani oleh 2 maskapai, dengan jadwal keberangkatan tengah malam. Selain itu, interkoneksi antar pelabuhan di Kepulauan Maluku juga belum lancar hanya sekitar 3 kali seminggu. Menurut Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, panjang jalan Provinsi di Maluku 1066,65 Km dengan kondisi sepanjang 914,30 Km beraspal, 131,45 Km kerikil dan 20,90 Km dengan kondisi hutan, sedangkan panjang jalan provinsi 1297,4 Km dengan kondisi 456,35 Km telah disapal, 238,96 Km kerikil, 409,53 Km jalan tanah dan sepanjang 292,56 Km jalan hutan.
Jumlah hotel berbintang di Maluku mencapai 19 buah, diantaranya 12 buah dengan 958 kamar dan 1.290 tempat tidur, atau meningkat disbanding 2010 sebanyak 13 hotel berbintang dengan 571 kamar dan 890 tempat tidur. Hotel berbintang tersebut terdapat di Kota Ambon dan sisanya terdapat di Kab. Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara dan Buru, sedangkan 6 kabupaten belum memiliki hotel berbintang yaitu Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Tual. Sedangkan jumlah hotel non bintang/melati mencapai 170 buah yang tersebar di semua Kabupaten/Kota dengan total 2.664 kamar dan 3.566 tempat tidur. Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang sekitar 33,64% dan untuk hotel melati mencapai 27,38% dengan rata-rata menginap 2,31 hari hingga 3,64 hari. Sementara jumlah restoran dan rumah makan sebagai salah satu pendukung sector pariwisata cenderung menurun. Pada 2013 jumlah restoran di Maluku mencapai 47 buah, dimana jumlah usaha rumah makan mengalami penurunan dari 455 buah pada 2011 menjadi 448 buah pada 2013, sebanyak 102 unit usaha perjalanan wisata atau biro perjalanan, sebanyak 38 unit art center.
Kepala Bidang Promosi Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Idrus Elly, mengatakan antara lain sejak 2010, jumlah kunjungan Wisatawan ke Maluku cenderung mengalami penurunan, khususnya wisatawan mencanegara (Wisman). Pada 2013 jumlah kunjungan hanya mencapai3.486 orang atau turun 35,3% disbanding tahun 2012 yang mencapai 5.389 orang. Sedangkan pada 2010 jumlah kunjungan wisatawan manca Negara sempat mencapai 8.497 orang. Sementara, jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnus) pada 2012 terjadi kenaikan dibanding tahun 2011 sebanyak 9.537 orang. Perkembangan kunjungan Wisma dan Wisnus ke Provinsi Maluku disbanding dengan perkembangan Nasional periode 2010-2013, sbb :
Tahun    Provinsi Maluku    Nasional
Wisman    Wisnus    Wisman    Wisnus
2010    8.407    -    7.002.944    234.377.000
2011    6.066    9.537    7.649.731    236.752.000
2012    5.389    12.431    8.044.462    245.290.000
2013    3.486    -    8.637.275    248.016.000
Sumber : Dinas Pariwisata Maluku. 2014 dan Kemenparekraf (diolah)
Lanjutnya, penurunan jumlah Wisma ke Maluku disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi stabilitas keamanan yang belum sepenuhnya pulih dan dampak dari krisis ekonomi global terutama terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, masih minimnya akses transportasi baik udara dan laut dari wilayah lain ke Maluku, maupun akses transportasi ke objek-objek wista ikut mempengaruhi rendahnya arus kunjungan Wisman atau Wisnus ke Maluku. Dalam rangka meningkatkan pariwisata Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya promise dan perbaikan sara prasarana infrastruktur pariwisata yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk tahun 2014 ini sedang dirancang rencana kegiatan promosi dengan tema “Negeri Seribu Benteng’’ yang didukung dengan 600 benteng peninggalan kolonial.
Sementara itu, Plt. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dominggus Papilaya mengatakan antara lain sampai saat ini berbagai hambatan dalam pengembangan sector pariwisata Maluku antara lain minimnya anggaran yang dialokasikan pada sector pariwisata, baik yang bersumber dari DAK maupun APBD, sementara jumlah objek wisata potensial yang perlu dikembangkan cukup banyak. Selain itu, geografis yang berupa kepulauan menyebabkan baiaya pembuatan akses menuju objek wisata menjadi lebih tinggi. Kondisi infrastruktur menuju kawasan wisata masih sangat kurang memadai, seperti jadwal penerbangan ke objek wisata yang terbatas pada hari dan waktu tertentu saja, rusaknya jalan raya menuju objek wisata, terbatasnya ketersedian angkutan umum, layanan telekomunikasi selular belum merata, ketersedian air bersih di tempat umum sangat kurang. Dukungan sarana pendukung kepariwisataan lainnya juga masih sangat minim seperti pusat informasi wisata, hotel, jumlah guide dan fasilitas kesehatan juga masih sangat kurang. Konflik SARA dimasa lalu masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengunjungi Maluku, walaupun secara umum kondisi keamanan sudah relative aman. Disamping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku dari sektor pariwisata tahun 2013 mencapai Rp.406,29 juta atau naik 2,32 persen disbanding tahun 2013 sebesar Rp.397,35 juta. PAD tersebut bersumber dari biaya penarikan retribusi di tiga objek wisata, yaitu Pantai Namalatu, Pantai Liang dan Kawasan Gong Perdamaian Dunia. Angka kunjungan di tiga objek wisata tersebut pada 2013 mencapai 109.626 orang. Jumlah kunjungan tersebut meliputi Pantai Liang sebanyak 66.399 orang, Gong Perdamaian Dunia sebesar 21.920 orang dan Pantai Namalatu sekitar 21.307 orang. Guna meningkatan jumlah kunjungan di Pantai Liang, Disbudpar Provinsi Maluku merencanakan melakukan perbaikan sector-sektor pendukung pariwisata, seperti penataan kios-kios dan bangunan-bangunan objek wisata.
Masalah pariwisata Maluku tidak mungkin diselesaikan secara bersamaan, selain karena jumlah objek wisata potensial Maluku cukup banyak, kondisi geografis cukup berat berupa kepulauan tentu membutuhkan dana pengembangan yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini pengembangan objek wisata Maluku perlu dilakukan secara bertahap dan dalam pengembangan objek wisata tahap perlu memperhatikan daya tarik wisata, fasilitas wisata yang sudah ada, aksebilitas, serta masyarakat sebagai pelaku. Dalam menentukan objek wisata yang akan dikembangkan juga memperhatikan kecendungan pasar dunia dan potensi wisata bahari (marine tourism). Maluku dinilai pantas dikembangkan karena memiliki keindahan (beauty), keaslian (originality), keuutuhan (wholesomeness) maupun kelangkaan (scarcity).
Pariwisata adalah ajang ekonomi kreatifitas yang menyediakan barang-barang berkualitas tinggi yang bersumber dari bahan local. Pariwisata juga adalah sara penyaluran sumber daya alam maupun seni budaya, sehingga dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata diperlukan perencanaan pembangunan secara bertahap dan sistematis dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, budaya dan lingkungan hidup serta bermanfaat bagi masyarakat tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga aspek persatuan dan kesatuan rakyat Maluku.
Untuk mempercepat pengembangan pariwisata Maluku dalam rangka meningkatkan jumlah Wisman dan Wisnus tentunya perlu ada komitmen antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengembangkan pariwisata nasional dengan mensinkronkan semua peraturan-peraturan tentang kepariwisataan; Kedua Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Pemda Maluku perlu lebih memaksimalkan promosi pariwisata ke luar negeri, khususnya potensi pariwisata yang ada di Provinsi Maluku; Ketiga Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian pariwisata dibawah panduan Kemenko Perekonomian perlu menetapkan prioritas objek wisata yang dikembangan sekaligus mensinergikan program pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi prioritas pengembangan; Keempat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku perlu mengalokasikan dana yang lebih besar terhadap pengembangan pariwisata di Provinsi Maluku; Kelima tentunya yang paling penting adalah aparat keamanan perlu memberikan jaminan keamanan di Maluku agar tidak terulang adanya konflik yang bernuansa SARA, sehingga merugikan sektor pariwisata.