Lihat ke Halaman Asli

Jokowi Kok Disetir Partai

Diperbarui: 23 Juni 2015   22:01

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pertarungan sengit Kedua calon kandidat di media benar-benar membentuk opini masyarakat. Seperti Pilpres sebelum-sebelumnya, bukan hanya pertarungan antar calon presiden, namun juga pertarungan antar media yang cenderung mendukung salah satu kandidat. Disini penulis melihat, Media berhasil menciptakan opini kepada masyarakat.

Suatu pagi, penulis mendengarkan sebuah perdebatan kecil disebuah warung sarapan yang menyediakan bubur dipinggir jalan Setia Budi, Medan. Penulis memperhatikan dialog yang dilakukan sesama pelanggan warung bubur itu. Membahas tentang pencalonan Jokowi yang dianggap hanya boneka Partai. Salah satu pelanggan, pendukung Prabowo, Jokowi dinilai hanya sebagai kader Partai yang akan ikut kata Megawati. Jokowi juga dianggap tidak konsisten dengan ucapannya di media yang mengatakan tidak terfikir nyapres. Menjawab perdebatan itu, secara sederhana penulis mempunyai pandangan terhadap pencalonan Jokowi.

Jokowi awalnya tidak mau diganggu soal pencapresan. Benar, Jokowi tak pernah berniat menjadi Presiden. Kepada Media, jokowi selalu mengatakan: ingin ngurusin macet dan banjir (Jakarta). Ketika menjadi walikota solo, Jokowi juga tidak menyangka akan dicalonkan sebagai gubernur DKI. Itulah alasan Jokowi menganggap karir politiknya adalah kecelakaan.

Sehari sebelum di deklarasikan, bahkan jokowi tidak tahu akan dicapreskan. (Keterangan Ahok, mata najwa). jokowi mengatakan kepada wakilnya, Basuki cahaya purnama, "Hok, kayaknya saya akan dideklarasikan nih".

Pencapresan Jokowi terkesan disetir oleh partai, benarkah? Secara pribadi, penulis tidak akan mengambil kesimpulan se-mudah itu. Anggapan Jokowi dikendalikan adalah bentuk justifikasi yang akan menjatuhkan Jokowi.

Jokowi dikenal sebagai orang yang profesional. Dalam banyak bidang, ia melakukan inovasi di sepanjang kepemimpinannya, Solo dan Jakarta. Misalnya saat menjabat walikota di Solo ia merapikan birokrasi dengan membuat sistem online hampir disetiap pelayanan publiknya. Kebijakan jokowi merupakan contoh profesionalisme Seorang kepala daerah. Pertanyaanya, apakah kebijakan tersebut merupakan intervensi partai?

Contoh sederhananya, selama memimpin solo dan Jakarta, adakah kader partai PDI yang mendapat proyek atau sekadar jadi PNS di lingkungan pejabat pempov DKI? Partai sama sekali tidak bisa cawe-cawe.

Jokowi berpawakan kalem dan berwatak tegas. Karakter seperti ini tidak bisa dibelokkan siapa-siapa ketika menjabat. Sekalipun ketua partai. Jokowi berprinsip mengerjakan sesuatu secara total. Begitu juga saat dia dipercaya menjadi calon pemimpin republik ini. Karakter seperti inilah yang penting dicatat. Sikap tegas tidak melulu ditampilkan dengan wajah garang.

Toh, nyatanya, si-capres sebelah, terkenal garang dan tegas, tidak menujukkan ketegasannya saat calon menterinya menjadi tersangka KPK.

Silahkan anda menilai...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline