Tragis memang ! Partai Golkar yang pernah berkuasa selama 32 tahun dibawah rejim Soeharto dan partai yang tetap berjaya paska reformasi 1998 meski mahasiswa menuntut untuk membubarkannya. Pada 1 Januari 2016, nasib Golkar akan menjadi sebuah partai tidak sah dalam pemerintahan Indonesia.
Apa pasalnya sehingga Partai Golkar jadi partai ilegal?
Beranjak dari perseteruan antara kubu Munas Bali dan Ancol, Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
Dengan dicabutnya SK Menkum HAM terhadap kepengurusan Golkar maka kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau. Sementara SK kepengurusan Munas Riau berakhir 31 Desember 2015. Secara otomatis maka tak ada lagi Golkar yang diakui pemerintah.
Para pakar tata negara pun melihat hal ini adalah akhir bagi Golkar yang resmi, alias tak ada lagi Golkar yang diakui pemerintah dan tak ada lagi Golkar yang diakui di bumi pertiwi.
Adapun upaya hukum yang sedang berproses di Pengadilan Tinggi namun belum inkrah. Kalaupun ada putusan pengadilan, masih harus menunggu Menkum HAM mengeluarkan SK baru. Ini tentu memakan waktu yang relatif lama dan melelahkan. Proses hukum yang lama maka semakin lama pula Golkar tidak diakui pemerintah.
Sekilas Sejarah Golkar
Sejarah berdirinya Partai Golkar bermula pada tahun 1964. Didukung oleh kekuatan Barat (kapitalis global) pada tanggal 20 Oktober 1964 didirikan Sekber Golkar untuk melawan kekuatan PKI dan kekuatan Nasionalis Soekarno.
Sekber Golkar adalah ormas yang dicitrakan sebaga wadah berkumpulnyai orang-orang golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Dibalik itu, Sekber Golkar adalah cikal bakal perpanjangan tangan Amerika dan kaum kapitalis global di Indonesia.
Kekuatan PNI yang nasionalis dibawah pimpinan Soekarno dan PKI yang berideologi komunis (anti kapitalis) adalah 2 partai yang harus dimusnahkan di bumi Indonesia. Soekarno dan PKI adalah sebagai penghalang besar penguasaan sumber-sumber daya alam yang melimpah serta penguasaan pasar Indonesia yang potensial untuk pemasaran produk negara-negara kapitalis.