Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia
Ramai jadi perbincangan di media sosial saat ini terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini.
Indonesia kekurangan orang-orang amanah yang bisa menepati janjinya misalnya seperti beberapa pejabat di Indonesia saat pemilihan dilakukan mereka berupaya sebaik mungkin menciptakan visi dan misi yang terbaik agar bisa dipilih masyarakat dengan dalih bisa memajukan bangsa.
Tetapi beberapa dari mereka sesudah terpilih lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintah. Sebagian dari mereka yang gila harta bahkan melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu korupsi. Para koruptor hanya mementingkan urusan pribadi dibandingkan dengan urusan rakyatnya.
Korupsi seperti virus yang menjangkit satu orang dan bisa saja menular ke orang lainnya.Korupsi adalah musuh nyata yang tidak hanya ada di Indonesia melainkan di seluruh penjuru dunia yang harus kita berantas secara bersama-sama.
Dalam hal pemberantasan korupsi yang bertanggung jawab adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka perlu bekerja keras walaupun banyak rintangan yang dihadapi demi memberantas kasus-kasus korupsi. Penyebab kasus korupsi diantaranya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, dan tekanan.
Kasus korupsi yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu kasus korupsi proyek BTS 4G milik kominfo yang hingga saat ini total ada 16 tersangka dalam kasus ini 6 orang kini berstatus terdakwa mereka telah menjalani persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat. ke-6 orang tengah disidang yakni mengkominfo Joni G plate dan direktur utama Bhakti kominfo Anang Ahmad Latif.
Kiat atau cara mengatasi kasus-kasus korupsi bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
2.memperkuat Mahkamah Agung dan jajarannya 3.membangun kode etik di sektor publik parpol dan lain-lain
4.meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi
5.penyempurnaan manajemen SDA dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri
6.pengaruhsan pembuatan laporan kinerja bagi instansi pemerintah
7.peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen
8.penyempurnaan manajemen BMKN
9.peningkatan kualitas layanan masyarakat
10.kampanye anti korupsi