Lanjutan ulasan sebelumnya....
YAKIN MASIH ADA YANG BERSIH ?
Pertanyaan yang mengelitik dalam pikiran saya, bahwa beberapa Kabupaten / Kota Bupati dan Walikota maupun Wakil nya satu persatu tumbang dan pindah kantor di KPK dengan seragam orange dengan penempatan di tahanan.
Budaya korupsi menjdi budaya yang bisa jadi ibarat benang rawud ( kusut ) nggak karuan dimana ujung dan pangkalnya tentu tidak mudah terurai, walaupun kenyataannya adanya KPK sangat membantu dan membatasi ruang gerak pelaku tindak kejahatan korupsi.
Dikutip dari warta ekonomi, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sudah 77 Kepala daerah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, sepanjang periode 2004-2017, tidak kurang dari 392 kepala daerah tersandung kasus hukum. Dari jumlah ini, sebanyak 313 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
Artinya seharusnya ini menjadi keprihatinan kita akan kondisi Negara dan Bangsa indonesia yang sebenarnya merasa sudah merdeka dari bangsa lain akan tetapi terjajah oleh bangsa sendiri, menjadi wajar kalau masyarakat menjadi ragu dan tidak memiliki keyakinan bulat atas perhelatan pemilihan kepala daerah mengingat krisi kepercayaan yang sangat besar tercipta dari opini dan realitas yang tersaji dari maraknya Kepala Daerah berpindah kantor di tahanan KPK. Masyarakat seakan -- akan dipertunjukan bahwa proses pemilihan kepala daerah adalah proses pergantian oknum Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi generasi selanjutnya berurusan dengan KPK menggarong dana APBD dengan korupsi.
Alih - alih menyejahterakan masyarakat, oknum Kepala Daerah baru tampil dengan membawa tim suksesnya masuk dalam manajemen pemerintah daerah (Pemda) justru sering menghadirkan masalah, kolusi dan nepoitisme akan menghadirkan masalah kompetensi hingga perilaku koruptif.
Fokusnya tentu akan sangat beda bukan fokus membangun dan memenuhi kebutuhan daerahnya, tapi lebih sibuk dengan mungutak atik semua mata atau pos anggaran dalam anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).
Bisa jadi impian masyarakat hanyalah sebuah mimpi di siang bolong tentang akan tampilnya pemerintahan yang baik atau good governance.
BIAYA POLITIK TINGGI
Biaya politik yang tinggi sering menjadi alasan bagi oknum Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, pilkada langsung serentak 2018 dan pilpres 2019 semakin dekat, jangan sampai pilkada langsung yang sejatinya demokratis itu bisa dipersepsikan buruk jika terus menerus hanya menghadirkan kepala daerah yang inkompeten, tidak kredibel dan tidak berintegritas.