Seperti sebuah film suguhan berita politik di Indonesia seakan tidak ada henti-hentinya. Rasanya jadi rakyat Indonesia atau penonton setia acara dan program TV Indonesia, membuat emosi naik turun saja melihat berita politik sekarang.
Kapan ini Bpk. Presiden Joko Widodo jadi Jenderal tertinggi di panggung politik Indonesia serta Pengemban amanat rakyat saat penetapan dirinya sebagai Presiden RI yang ke-7. Rasanya para sutradara dan produser film drama ini masih begitu banyak ide dan punya berbagai kreativitas agar tontonannya tetap menarik dilihat. Walaupun pada dasarnya rakyat sudah muak, bosan dan benci melihat akhir cerita yang tiada henti seperti sinetron.
Berbagai komentar yang Pro dan Kontra semakin menambah bumbu masakan bernama "KPK vs POLRI", semakin tambah gurih saja jadi santapan tiap harinya.
Saya sebenarnya malas menulis atau membahas hal-hal berbau politik ujung-ujungnya saya yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum ini akan di bully oleh yang lainnya. Tetapi saya baru membaca postingan teman di akun sosial media saya yang lain tentang judul harian Suara Pembaharuan tertanggal 17 Februari 2015 tentang Kabareskrim: 21 Penyidik KPK Jadi Tersangka, itulah judul artikelnya.
Waduh makin gila saja ini panggung politiknya, kok gempuran ke lembaga KPK makin menjadi-jadi saja, seperti adegan film saja. Bukankah kedua lembaga ini sama-sama dibentuk sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam pengelolaan berbagai permasalahan negara ini bersama lembaga lainnya. Tidak lah usah saat suhu panas politik ini sedang tinggi-tingginya dilontarkan pernyataan yang bisa memanaskan suhu politik yang sudah ada. Proses saja seperlunya tidak perlu banyak cerita ke media dan kalau pun ada, prosesnya harus transparan dan tidak menutupi kesalahan institusi maupun lembaga masing-masing.
Jangan sampai ada kepentingan politik ikut campur di dalamnya, jika sudah seperti itu bisa-bisa nanti berbagai kasus penyidik KPK akan diungkap padahal kan asalnya mereka dari institusi POLRI juga yang diperbantukan atau bekerja sebagai penyidik di Lembaga KPK ini.
Jika melihat proses politik yang berlarut-larut diantara dua lembaga tersebut dan menyeret DPR dan partai politik pendukung Bpk. Presiden Joko Widodo, saya malah sampai berkata kepada suami saya bahwa rasanya malas untuk memberikan suara saya di Pemilu 2019 nanti. Sebab saya sudah capek-capek tiap Pemilu, Pilkada, Pemilihan Anggota Legislatif ikut membantu mensukseskan jalan sertanya acara tersebut sampai dini hari dari persiapan tempat, administrasi dan pembagian kartu pemilih serta mengantarkan langsung kerumah pemilih sampai berulang kali agar jangan sampai ada suara Pemilih yang Golput, tapi akhir ceritanya begini saja bahwa kepentingan Partai lebih besar dibandingkan kepentingan Rakyat.
Bahkan saya sangat berharap sekali bahwa dengan Bapak Presiden Joko Widodo negara ini akan lebih baik lagi ke depannya. Ternyata yang melingkupi beliau selama ini dan mengatasnamakan pendukung setianya dalam Pemilu mempunyai Schedule dan Planning yang serba terencana, rinci dan terstruktur, sehingga beliau banyak sekali bimbangnya terutama dalam penentuan Calon Kapolri dan Penyelesaian masalah KPK yang membelit Pimpinannya.
Jika saya berada di posisi Beliau sekarang sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi di Indonesia saya akan menentukan langkah dengan mencari Calon Kapolri yang baru dan tidak berseberangan dengan KPK, yang mana sosok tersebut sudah benar-benar Senior dan cakap dalam bidangnya serta paling sedikit dosanya, dan tentu saja bukan pejabat karir yang baru dilantik , tetapi yang sudah benar-benar dewasa dan tentu saja paling down to earth. Selain itu Pimpinan KPK yang terlibat masalah dan sudah dalam status terdakwa saya akan ganti dengan Pejabat KPK yang baru, sedikit dosanya juga dan sudah benar-benar dewasa dan arif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya jika nantinya dipilih menjadi pejabat dalam Lembaga tersebut. Tetapi ini semua hanya "jika", dan apakah Bpk.Presiden Joko Widodo berani bertindak untuk melakukan hal ini? Masih saja kita akan disuguhkan tontonan lebih lanjut mengenai hal tersebut karena filmnya belum lah berakhir masih banyak sekali adegan dan Plot dalam ceritanya.
Tentu saja semua permasalahan ini akan selesai jika Bapak Presiden segera mengambil langkah yang tepat dan sejalan dengan keinginan Rakyat Indonesia dan bukan sejalan dengan keinginan sejumlah partai politik pendukungnya , karena mereka semua mewakili keinginan pribadinya saja dan bukan keinginan seluruh rakyat Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H