Sebagai sumber makanan pokok bangsa Indonesia, beras juga bisa jadi pokok segala permasalahan. Apalagi belakangan ini, para ekonom saling berbeda pandangan mengenai urusan persediaan beras dalam negeri.
Di satu sisi, ada Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal yang meragukan klaim gembar-gembor swasembada beras oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Lalu ada juga Ketua Umum Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa yang memperkirakan, kebutuhan mengimpor beras berpeluang kembali terjadi tahun ini. Karena berdasarkan data AB2TI, sekitar 50 persen daerah penghasil padi mengalami gangguan berupa kekeringan saat masa tanam.
Tapi di sisi lain, ada juga Pri Menix Dey, peneliti Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch yang langsung membawa soal impor beras ke ranah politik, bahkan meragukan integritas ekonom lain dan menduga mereka sebagai bagian dari mafia beras.
Para pakar itu saling lontar argumen, mencari pembenaran atau bahkan penyalahan atas kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah demi menjaga ketahanan pangan nasional. (Republika)
Untung saja Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita segera meluruskan polemik tersebut. Khususnya mengenai penambahan ijin impor beras sebanyak 1 juta ton untuk tahun ini.
Mendag menegaskan bahwa tidak ada penambahan izin impor baru. Karena kesepakatan mengenai impor beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah diambil bersamaan dengan izin impor sebelumnya, dan dalam rapat koordinasi yang sama di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, empat bulan yang lalu.
Diungkapkan oleh Enggartiasto, semua pihak terkait impor beras turut hadir dalam rapat tersebut. Yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Budi Waseso.
Karena semua pemangku kepentingan hadir dalam rapat koordinasi tersebut, akan aneh bila saat ini masih ada pihak yang meragukan atau bahkan melontarkan tuduhan bernuansa politis terkait impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini.
Secara keseluruhan, Indonesia memang akan mengimpor 2 juta ton beras di tahun 2018 ini. Impor itu sendiri akan dilakukan secara bertahap. Izin impor beras pertama pada Januari sebanyak 500 ribu ton, kemudian tahap kedua 500 ribu pada Mei, dan tahap ketiga mulai Agustus ini sebanyak satu juta ton.
Langkah impor secara bertahap itu ditempuh pemerintah untuk mengendalikan harga beras sebagai antisipasi kemarau yang berpotensi membuat produksi beras turun.