Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2020 lalu, tetapi kemudian dikeluarkan dari prioritas pada tahun yang sama. Awal tahun 2021 ini, RUU PKS telah resmi masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pembahasan RUU-PKS menjadi alot karena anggota dewan belum satu suara tentang judul dan definisi kekerasan seksual yang tertuang dalam draf RUU-PKS.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pengesahan RUU PKS ini tidak dapat ditunda lagi mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di berbagai daerah.
Dari data pelaporan yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) Kemen PPPA selama tahun 2020 tercatat 6.554 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban mencapai 6.620 korban. (kemenpppa.go.id, 15/1/2021).
Apa sebenarnya RUU PKS ini? Benarkah RUU-PKS ini akan mampu menyelesaikan kasus darurat kekerasan seksual? Bagaimana sepantasnya seorang muslim harus menyikapinya?
RUU PKS Penuh Kelemahan
Anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Wido Supraha menyebutkan enam kelemahan RUU-PKS.
Pertama, RUU-PKS tidak komprehensif, melainkan parsial. Contohnya soal KDRT hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, sedangkan kasus sodomi tidak diatur. Padahal seharusnya diatur secara komprehensif.
Kedua, RUU-PKS dibangun di atas narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya perspektif agama dan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal agama dengan feminisme radikal itu berseberangan.
Ketiga, Wido menjelaskan RUU-PKS lemah dalam pembuktian kekerasan seksual yang terjadi pada korban.
Keempat, dia menyebut RUU PKS mendikte Kepolisian, Jaksa dan Hakim menabrak KUHP, UU Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian.