Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembanguan nasional, infrastuktur berperan sebagai salah satu roda atau motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak langsung diantaranya meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru, maupun berdampak tidak langsung yaitu akan mendorong berkembanganya sector lain dalam perekonomian nasional.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas program pemerintaha dalam masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama 4 tahun ini. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah diseluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP), pembangunan infrastruktur dalam masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla meliputi infrastruktur konektivitas, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan infrastruktur telekomunikasi.
Pembangunan infrastruktur konektivitas dilaksanakan untuk mempermudah mobilitas barang dan manusia. Pergerakan barang dan manusia membutuhkan infrastruktur yang efisien. Kesinambungan antar wilayah merupakan kunci untuk menggerakan roda perekonomian, setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda memerlukan sarana penghubung untuk pemerataan distribusi barang dan jasa .
Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa lalu lintas manusia dan barang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap warga. Infrastruktur konektivitas meliputi pembangunan jalan dan jembatan, kereta api, bandar udara, dan pelabuhan.
Pembangunan infrastuktur pendukung ketahanan pangan dianggap penting untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Infrastuktur pendukung ketahanan pangan meliputi pembangunan bendungan dan pembangunan embung oleh 3 kementrian.
Berdasarkan data kompas, hingga tahun 2017, ada 43 bendungan yang dibangun dan pada 2019 akan ditagetkan terbangun 65 bendungan diseluruh Indonesia. Sedangkan dari tahun 2015 hingga 2017 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun 846 embung, Kementerian Pertanian membangun 2.348 embung dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun 1.927 embung.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi akses komunikasi dan teknologi antar daerah, melalui proyek jaringan tulang punggung serat optic nasional bernama "Palapa Ring". Proyek ini akan menghubungkan seluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia ke dalam jaringan internet, sehingga mempermudah komunikasi antar wilayah dan pemerataan penggunaan jaringan internet di seluruh Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pembiayaan atau pendanaan, yaitu sulitnya mendapatkan sumber pendaan . Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP), masalah pendanaan berkontribusi sebesar 25% dari seluruh masalah infrastruktur yang ada di Indonesia.
Skema pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia ada 4 skema yang ditetapkan pemerintah yaitu APBN, BUMN, baik atas inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah, swasta, dan terakhir skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Skema pembiayaan menggunakan APBN sangat terbatas, pengunaan skema APBN memiliki hambatan-hambatan diantaranya pembiayaan pembangunan melalui peningkatan defisit anggaran akan menambah efek destabilisasi terhadap APBN, pembiayaan melalui APBN beresiko menaikan rasio utang Indonesia dengan segala konsekuensinya.