Politik Kartel : Kejahatan Tersembunyi di Balik Kekuasaan
Politik kartel adalah fenomena yang merujuk pada praktik kolusi dan korupsi di dunia politik. Dalam politik kartel, kelompok kepentingan yang kuat dan terorganisir bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi. Praktik ini merugikan demokrasi dan masyarakat secara keseluruhan. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai politik kartel, termasuk definisi, karakteristik dan dampaknya terhadap sistem politik.
Definisi Politik Kartel
Politik kartel dapat didefinisikan sebagai praktik kolusi antara partai politik, pejabat pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi. Praktik ini melibatkan pembagian kekuasaan, pengaruh dan sumber daya antara kelompok-kelompok yang terlibat. Politik kartel sering kali melibatkan korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
Karakteristik Politik Kartel
Ada beberapa karakteristik yang umumnya terkait dengan politik kartel:
Kolusi : Politik kartel melibatkan kolusi antara partai politik, pejabat pemerintahan dan kelompok kepentingan lainnya. Mereka bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi.
Pembagian Kekuasaan: Politik kartel melibatkan pembagian kekuasaan diantara kelompok-kelompok yang terlibat. Mereka saling mendukung dan melindungi satu sama lain untuk mempertahankan posisi mereka.
Korupsi: Politik kartel seringkali melibatkan praktik korupsi seperti suap, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mempertahankan kekuasaan.
Nepotisme: Politik kartel sering kali melibatkan praktik nepotisme, dimana anggota keluarga atau kerabat dekat diberikan posisi dan keuntungan tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi mereka.