Untuk menghadapi kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, dengan modal 24 kursi di DPRD DKI dari tiga Parpol Pendukung yakni Nasdem, Hanura dan Golkar, serta dukungan satu juta KTP dari “Teman Ahok”, maka Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah memenuhi syarat yang ditentukan KPU DKI Jakarta dan siap untuk menjadi bakal Cagub, dengan memenangkannya.
PDIP sebagai pemilik kursi DPRD terbanyak yakni 28 kursi, hingga saai ini masih belum menentukan sikap secara resmi siapa yang akan diusung sebagai bakal cagubnya, meskipun telah bergabung dengan “Koalisi Kekeluargaan” di tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan enam Parpol lainnya, dengan misi khusus Asal Bukan Ahok (ABA). Bakal cagub lainnya yang sudah resmi dideklarasikan parpol dari “Koalisi Kekeluargaan” ini adalah Sandiaga Uno yang diusung partainya sendiri Gerindra.
Berdasarkan pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur, Ahok mengalami hambatan serius dalam melaksanakan semua program pembangunan di Jakarta dari para politisi DPRD DKI, karena ketegasan Ahok yang secara frontal tidak mengakomodasi kepentingan pribadi para anggota DPRD DKI Jakarta untuk bermain kotor dalam hal APBD yang akan dijalankannya, sebagaimana yang biasa dilakukan mereka sebelumnya.
Namun demikian Ahok masih bisa mengatasi hambatan ini dengan adanya PDIP yang masih mendukung walaupun setengah hati atas semua kebijakan penting Pemerintahan Provinsi DKI, meskipun secara pribadi para kader PDIP juga ikut merana dengan terhentinya keran fulus bagi para politisi yang dikunci dengan ketat oleh Ahok.
Semua lembaga survei independen yang ada seolah sepakat bahwa popularitas dan elektabilitas Ahok adalah tertinggi yang mencapai diatas lima puluh persen, mengindikasikan bahwa Ahok akan melenggang untuk kembali menduduki posisi Gubernur DKI untuk periode 2017-2022. Hasil survei ini juga senada dengan hasil survei internal yang dilakukan oleh PDIP.
Dengan peta politik seperti itu, maka meskipun hampir dapat dipastikan Ahok akan kembali terpilih menjadi Gubernur, dukungan PDIP masih sangat diperlukan, agar semua program Pemerintahan Provinsi bisa berjalan lancar untuk menghadapi hadangan dari parpol lainnya di DPRD yang merasa kepentingan pribadinya terganggu.
Untuk itu, diharapkan bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDIP tidak galau dan tidak terpengaruh oleh bisikan para Brutus dari internal PDIP dan parpol lainnya yang secara gencar dan masif masih melakukan provokasi tanpa henti, dengan konsisten membela wong cilik untuk menampung aspirasi warga Jakarta yang masih menghendaki Ahok melanjutkan program-program pembangunan Jakarta dengan tuntas.
Namun demikian, dengan skenario terburuk seandainya PDIP tidak mendukung Ahok, Ahok pun tidak perlu khawatir. Karena jika berhasil terpilih kembali menjadi Gubernur untuk periode 2017-2022, Ahok bisa belajar dari Presiden Jokowi bagaimana menundukkan para politisi di DPRD dengan telak secara cerdik sehingga semua program untuk pembangunan kota Jakarta menjadi lebih baik masih tetap dapat dilaksanakan hingga tuntas. Semoga!